Alamat Kanwil Dan Kantor Cabang Bpjs Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku

Alamat Kanwil Dan Kantor Cabang Bpjs Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku



Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto

Bisnis.com, JAKARTA – Ombudsman RI menemukan tiga gambar maladministrasi internal peladenan kepesertaan dan penjaminan sosial nan diselenggarakan oleh Badan Penggarap Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengatakan, investigasi atas prakarsa koteng dugaan maladministrasi terhadap BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) bermula dari munculnya kasus-kasus klaim layanan BPJS Ketenagakerjaan, tercalit acara Tempah Hari Tua (JHT), Agunan Kemalangan Kerja (JKK), Tempah Kematian (JKm), dan Uang muka Pensiun. Kerumahtanggaan investigasi tersebut, Ombudsman mendapati mahajana mengeluhkan kesulitan proses pencairan klaim JHT, JKm, dan JKK. Keadaan ini menunjukkan masih ada gap antara BPJS Ketenagakerjaan dengna peserta.

“Kami menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kepesertaan dan penjaminan sosial nan dilakukan BPJS Ketenagakerjaan ini mujarab ada maladministrasi aktual permulaan, tindakan enggak kompeten, kedua, distorsi prosedur, dan ketiga, penundaan berlarut privat proses peladenan klaim di BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Hery dalam konferensi pers, Rabu (6/7/2022).

Hery menyebutkan, bentuk maladministrasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan, antara lain pelaksanaan akuisisi kepesertaan penerima upah (PU) dan bukan penyambut upah (BPU) tidak berjalan optimal. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan bukan optimal dalam mengawal pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Programa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Dengan jumlah pengawas ketenagakerjaan di lingkup Kemnaker RI sangat terbatas dan hanya di level provinsi, berdampak lemahnya pengawasan dan penanganan pengaduan publik. Terlebih, ini mengakibatkan rendahnya disiplin perusahaan dalam mencatatkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.Ki aib ini harus diselesaikan dengan perombakan ordinansi terkait. Selain itu, harus ada perbaikan kualitas SDM BPJS Ketenagakerjaan kerumahtanggaan kejadian rekrutmen murid dan peladenan kepesertaan,” imbuh Hery.

Baca Juga :  Begini Fungsi Dan Cara Menggunakan Aplikasi Easyshare Vivo

Kemudian, bentuk bias prosedur yang ditemukan Ombudsman RI, di antaranya tidak suka-suka akuntabilitas oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada agen tameng, pencairan klaim secara kolektif melampaui HRD perusahaan, perbedaan penetapan atma pensiun antara perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan, belum dilaksanakannya upaya penyerasian ordinansi buat optimalisasi pemerolehan kepesertaan dan peladenan klaim manfaat.

Ombudsman RI memberikan sejumlah tindakan korektif yang harus dilaksanakan oleh direktur terdahulu BPJS Ketenagakerjaan sebagai pihak terlapor dalam kurun waktu 30 masa mendatang. Pertama, sepatutnya dirut BPJS Kenetagakerjaan melakukan sosialisasi, koordinasi dengan pihak terkait dalam tulangtulangan percepatan akuisisi kepesertaan lega sektor PU, BPU, pegawai pemerintah non-ASN dan termasuk program afirmasi penerima bantuan iuran (PBI), dengan menyusun rencana dan penahapan pemerolehan kepesertaan.

Kedua, agar menyiapkan struktur organisasi kerja dan SDM nan pas berusul segi kualitas dan besaran untuk mendukung terselenggaranya program yang diamanatkan maka itu kanun termasuk dalam merespons petisi pelayanan kepesertaan dan penjaminan sosial. Ketiga, agar berkoordinasi dengan pihak pemerintah, pelaku usaha dan pekerja intern hal penetapan batas kehidupan pensiun sepatutnya dibuat peraturan dan ketetapan nan relevan tentang batas spirit penerima manfaat JHT. Keladak, Ombudsman pun meminang agar BPJS Kesejahteraan konsisten dalam penggunaan nama BPJS Ketenagakerjaan sesuai undang-undang.

Selain itu, Ombudsman pun memberikan tindakan korektif kepada menteri koordinator bidang perekonomian dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) selaku pihak tercalit. Di antaranya, kiranya menteri pengorganisasi latar perekonomian membuat perencanaan dan penyediaan statuta pemerintah terkait acara PBI terhadap pekerja yang berstatus penyandang masalah sosial, sesuai amanat pasal 19 ayat 5 lambang bunyi d UU 24 Tahun 2011, menyusun perencanaan bikin penyempurnaan kanun yaitu revisi Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 adapun Penyelenggaraan Program Agunan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Baca Juga :  67 Perguruan Tinggi Ikuti Kontes Robot Indonesia 2020

Menteri koordinator rataan perekonomian juga diminta lakukan membuat perencanaan bagi penyempurnaan regulasi dan atau mengusulkan kepada DPR RI cak bagi dilakukan ialah revisi Pasal 17 Undang-undang Nomor 24 Perian 2011 akan halnya BPJS yang mengatur sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang enggak mencatatkan pekerja ke BPJS ketenagakerjaan, dan revisi Pasal 55 nan menyebutkan bahwa pemberi kerja tak membayarkan urunan dengan sanksi intimidasi pidana denda dan kurungan.

“Seharusnya bagi pelanggaran berupa tidak menjalankan kewajiban mendaftarkan pekerja sebagai pesuluh BPJS dapat diberikan sanksi yang setimbang kasatmata denda dan pidana,” tegas Hery.

Kepada Ketua DJSN, Ombudsman menunangi agar bersama Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan membuat kajian dan saran kepada direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk efektivitas pemeriksaan dalam hal kepatuhan pembayaran oleh pihak perusaha. Kemudian, bersama Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, memformulasikan saran dan jihat strategi kepada BPJS Ketenagakerjaan intern kejadian pelayanan pencairan klaim khasiat maka itu BPJS Ketenagakerjaan, semoga proses dan prosedur rahmat jaminan sosial dilakukan secara cepat dan akuntabel. Adapun, kerumahtanggaan investigasi Ombudsman ini, pengumpulan data dan takrif dilakukan pada Oktober-November 2021.

Bentuk pemeriksaan dilakukan dengan cara pemeriksaan surat, petisi keterangan, dan pengawasan pelan. Penyelidikan dilakukan di 12 wilayah di Indonesia, yaitu DKI Jakarata, Sumatra Paksina, Sumatra Daksina, Riau, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan dengan objek penggalian 11 kantor kewedanan BPJS Ketenagakerjaan, 12 biro silang BPJS Ketenagakerjaan, HRD firma, serikat dagang pegiat ataupun peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Loading…

Alamat Kanwil Dan Kantor Cabang Bpjs Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku

Source: https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-bpjs-ketenagakerjaan-lakukan-maladministrasi-