Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Resmi Dibubarkan Presiden Jokowi

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Resmi Dibubarkan Presiden Jokowi

BRTI Timbrung Daftar yang Dibubarkan Jokowi, Perannya Pun ke Kominfo

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dalam programa digital Peluncuran Google Cloud Tribune (GCP) Region Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020. (cloudonair.withgoogle.com)


TEMPO.CO, Jakarta –
Kepala negara Joko Widodo alias Jokowi membuyarkan sepuluh rancangan, termasuk Tubuh Kanun Telekomunikasi atau BRTI. Peran BRTI akan dikembalikan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo perumpamaan pemangku kebijakan.

“Kembalinya ke departemen. Semua lembaga negara perannya pula ke departemen,” ujar Menteri Kominfo Johnny G Plate saat dihubungi Tempo pada Ahad, 29 November 2020.

BRTI  adalah tulang beragangan yang berfungsi bagaikan badan regulator telekomunikasi. Pembentukannya mengacu pada Undang-undang Nomor 36 Perian 1999.

Pada 11 Juli 2003, pemerintah membedakan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2003 tentang penetapan BRTI. Lembaga itu disebut perumpamaan Institutional Review Board varian pemerintah nan digadang-gadang menjadi penyeimbang regulator.

Johnny menjelaskan, BRTI bukan suatu-satunya lembaga telekomunikasi nan harus dipangkas. Selain BRTI, Badan Pertimbangan Telekomunikasi juga harus berjarak.

Pembubaran kerangka itu dilakukan Jokowi untuk menyederhanakan lembaga negara agar kian efisien. Doang, ia memastikan pembubaran tak dilakukan serta-merta.

“Ada hari pergantian. Saya belum lihat Kepresnya (keputusan kepala negara), tapi biasanya 1 masa,” katanya.

Johnny menitikberatkan tidak terserah pengambilan peran BRTI oleh Raga Aksesibilitas Telekomunikasi dan Takrif ataupun BAKTI. Sebab, tutur dia, keduanya yaitu tulangtulangan nan memiliki fungsi berlainan.

“BRTI itu regulator, sedangkan BAKTI pembantai. Jadi enggak ada hubungannya,” ucap dia.

Baca pula:Jumlah Freelancer Melonjak 4,32 Juta Orang, Kominfo: Karir Ini Sedang Berkembang

Baca Juga :  7 Cara Yang Benar Memilih Laptop Sesuai Kebutuhanmu

Jokowi sudah lalu meneken Peraturan Presiden Nomor 112 Hari 2020 nan kebal pembubaran sepuluh tulang beragangan negara. Sepuluh tulang beragangan itu meliputi Dewan Riset Nasional, Dewan Kesabaran Alas, Bodi Pengembangan Daerah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Kewarganegaraan Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Kebangsaan, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Uang lelah Kewarganegaraan Lanjut Hidup, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Tubuh Regulasi Telekomunikasi.






Rekomendasi Berita

Harga BBM Mendaki, Mendag Ucap Pemda Akan Subsidi Biaya Transportasi Bahan Pokok

54 menit lalu


Harga BBM Menanjak, Mendag Ucap Pemda Akan Subsidi Biaya Transportasi Bahan Pokok

Mendag Zulkifli Hasan mengatakan Kepala negara Jokowi menginstrusikan pemda kondusif biaya transportasi komoditas kebutuhan pokok usai kenaikan harga BBM.

Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP Dinilai Kilat, Pengamat Duga Cak semau Keterlibatan Penguasa

2 jam lampau


Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP Dinilai Kilap, Pengamat Duga Terserah Keterlibatan Penguasa

Kementerian Syariat dan HAM begitu cepat melegalkan penyajian Mardiono bak Plt ketua umum PPP hanya dalam hitungan hari

Mardiono Tampik Dugaan Keterlibatan Istana dalam Pengesahannya sebagai Plt Pejabat Publik PPP

2 jam adv amat


Mardiono Tampik Postulat Keterlibatan Istana internal Pengesahannya andai Plt Majikan Awam PPP

Muhamad Mardiono, menampik jika ada intervensi terbit Puri n domestik pengesahan dirinya jad Plt Ketum PPP mengaplus Suharso Monoarfa

Data Rahasia Negara RI Dibocorkan Bjorka, Juru: Saja Tulisan Kopi Menyurat

2 jam lalu


Data Rahasia Negara RI Dibocorkan Bjorka, Pakar: Cuma Catatan Inskripsi Menyurat

Alfons Tanujaya menanggapi kebocoran ribuan data sertifikat menyurat berpunca Fisik Intelijen Negara (BIN) yang ditujukan plong Presiden Joko Widodo maupun Jokowi.

Baca Juga :  Dell Umumkan Monitor Gaming Baru Dengan Refresh Rate Yang Luar Biasa

Bjorka Bocorkan Data Pribadi Nayaka Johnny Plate, Pakar: Pecah Data Kependudukan

4 jam lewat


Bjorka Bocorkan Data Pribadi Menteri Johnny Plate, Pakar: Pecah Data Kependudukan

Bjorka mempublikasikan data pribadi Nayaka Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate.

Akun Twitter Peretas Bjorka yang Klaim Bocorkan Surat Jokowi Ditangguhkan

4 jam lampau


Akun Twitter Peretas Bjorka yang Klaim Bocorkan Surat Jokowi Ditangguhkan

Akun twitter properti peretas Bjorka @bjorkanism, nan beberapa hari lalu mengklaim telah mengantongi ribuan dokumen surat menyurat peruntungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, masa ini telah ditangguhkan

Pakar: Masyarakat Hanya Dapat Bungkam Melihat Kebocoran Data yang Mercu Terjadi

5 jam lalu


Pandai: Masyarakat Hanya Bisa Diam Meluluk Kebocoran Data nan Suar Terjadi

Pandai keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, memonten detik ini mahajana belaka dapat bungkam mematamatai kebocoran data yang bertubi-tubi terjadi di Indonesia.

3 Calon Penjabat Gubernur DKI Pengganti Anies Digodok Akan datang, Tapi Semua Terserah Jokowi

9 jam lalu


3 Primadona Penjabat Gubernur DKI Pengganti Anies Digodok Besok, Tapi Semua Terserah Jokowi

Prasetyo Edi Marsudi mengatakan DPRD menyiapkan 3 primadona penjawat gubernur DKI pemindah Anies Baswedan. Mereka akan dibahas besok.

Yasonna Laoly Bawa 3 Kandidat Dirjen Imigrasi ke Skuat Penilai Intiha

9 jam silam


Yasonna Laoly Bawa 3 Kandidat Dirjen Imigrasi ke Skuat Penilai Akhir

Di depan Yasonna Laoly, Jokowi meminta Dirjen Imigrasi dan bawahnnya diganti hanya kalau tidak n kepunyaan kemampuan mereformasi Imigrasi.

Yasonna Laoly Bakal Usulkan Dirjen Plonco Usai Disemprot Jokowi tanya Imigrasi

11 jam lampau


Yasonna Laoly Untuk Usulkan Dirjen Hijau Usai Disemprot Jokowi soal Imigrasi

Baca Juga :  Contoh Surat Lamaran Kerja Umum

Pernyataan ini disampaikan Yasonna Laoly merespons kekesalan Jokowi soal layanan visa on arrival (VoA) dan Kitas di jawatan Imigrasi.

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Resmi Dibubarkan Presiden Jokowi

Source: https://bisnis.tempo.co/read/1409914/brti-masuk-daftar-yang-dibubarkan-jokowi-perannya-kembali-ke-kominfo