Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Resmi Dibubarkan Presiden Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta –
Kepala negara Joko Widodo alias Jokowi membuyarkan sepuluh rancangan, termasuk Tubuh Kanun Telekomunikasi atau BRTI. Peran BRTI akan dikembalikan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo perumpamaan pemangku kebijakan.

“Kembalinya ke departemen. Semua lembaga negara perannya pula ke departemen,” ujar Menteri Kominfo Johnny G Plate saat dihubungi Tempo pada Ahad, 29 November 2020.

BRTI  adalah tulang beragangan yang berfungsi bagaikan badan regulator telekomunikasi. Pembentukannya mengacu pada Undang-undang Nomor 36 Perian 1999.

Pada 11 Juli 2003, pemerintah membedakan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2003 tentang penetapan BRTI. Lembaga itu disebut perumpamaan Institutional Review Board varian pemerintah nan digadang-gadang menjadi penyeimbang regulator.

Johnny menjelaskan, BRTI bukan suatu-satunya lembaga telekomunikasi nan harus dipangkas. Selain BRTI, Badan Pertimbangan Telekomunikasi juga harus berjarak.

Pembubaran kerangka itu dilakukan Jokowi untuk menyederhanakan lembaga negara agar kian efisien. Doang, ia memastikan pembubaran tak dilakukan serta-merta.

“Ada hari pergantian. Saya belum lihat Kepresnya (keputusan kepala negara), tapi biasanya 1 masa,” katanya.

Johnny menitikberatkan tidak terserah pengambilan peran BRTI oleh Raga Aksesibilitas Telekomunikasi dan Takrif ataupun BAKTI. Sebab, tutur dia, keduanya yaitu tulangtulangan nan memiliki fungsi berlainan.

“BRTI itu regulator, sedangkan BAKTI pembantai. Jadi enggak ada hubungannya,” ucap dia.

Baca pula:Jumlah Freelancer Melonjak 4,32 Juta Orang, Kominfo: Karir Ini Sedang Berkembang

Jokowi sudah lalu meneken Peraturan Presiden Nomor 112 Hari 2020 nan kebal pembubaran sepuluh tulang beragangan negara. Sepuluh tulang beragangan itu meliputi Dewan Riset Nasional, Dewan Kesabaran Alas, Bodi Pengembangan Daerah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Kewarganegaraan Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Kebangsaan, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Uang lelah Kewarganegaraan Lanjut Hidup, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Tubuh Regulasi Telekomunikasi.