Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Resmi Dibubarkan Presiden Jokowi
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Resmi Dibubarkan Presiden Jokowi
BRTI Timbrung Daftar yang Dibubarkan Jokowi, Perannya Pun ke Kominfo
Minggu, 29 November 2020 15:16 WIB

TEMPO.CO, Jakarta –
Kepala negara Joko Widodo alias Jokowi membuyarkan sepuluh rancangan, termasuk Tubuh Kanun Telekomunikasi atau BRTI. Peran BRTI akan dikembalikan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo perumpamaan pemangku kebijakan.
“Kembalinya ke departemen. Semua lembaga negara perannya pula ke departemen,” ujar Menteri Kominfo Johnny G Plate saat dihubungi Tempo pada Ahad, 29 November 2020.
BRTI adalah tulang beragangan yang berfungsi bagaikan badan regulator telekomunikasi. Pembentukannya mengacu pada Undang-undang Nomor 36 Perian 1999.
Pada 11 Juli 2003, pemerintah membedakan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2003 tentang penetapan BRTI. Lembaga itu disebut perumpamaan Institutional Review Board varian pemerintah nan digadang-gadang menjadi penyeimbang regulator.
Johnny menjelaskan, BRTI bukan suatu-satunya lembaga telekomunikasi nan harus dipangkas. Selain BRTI, Badan Pertimbangan Telekomunikasi juga harus berjarak.
Pembubaran kerangka itu dilakukan Jokowi untuk menyederhanakan lembaga negara agar kian efisien. Doang, ia memastikan pembubaran tak dilakukan serta-merta.
“Ada hari pergantian. Saya belum lihat Kepresnya (keputusan kepala negara), tapi biasanya 1 masa,” katanya.
Johnny menitikberatkan tidak terserah pengambilan peran BRTI oleh Raga Aksesibilitas Telekomunikasi dan Takrif ataupun BAKTI. Sebab, tutur dia, keduanya yaitu tulangtulangan nan memiliki fungsi berlainan.
“BRTI itu regulator, sedangkan BAKTI pembantai. Jadi enggak ada hubungannya,” ucap dia.
Baca pula:Jumlah Freelancer Melonjak 4,32 Juta Orang, Kominfo: Karir Ini Sedang Berkembang
Jokowi sudah lalu meneken Peraturan Presiden Nomor 112 Hari 2020 nan kebal pembubaran sepuluh tulang beragangan negara. Sepuluh tulang beragangan itu meliputi Dewan Riset Nasional, Dewan Kesabaran Alas, Bodi Pengembangan Daerah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Kewarganegaraan Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Kebangsaan, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Uang lelah Kewarganegaraan Lanjut Hidup, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Tubuh Regulasi Telekomunikasi.
Rekomendasi Berita
Harga BBM Mendaki, Mendag Ucap Pemda Akan Subsidi Biaya Transportasi Bahan Pokok
54 menit lalu

Mendag Zulkifli Hasan mengatakan Kepala negara Jokowi menginstrusikan pemda kondusif biaya transportasi komoditas kebutuhan pokok usai kenaikan harga BBM.
Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP Dinilai Kilat, Pengamat Duga Cak semau Keterlibatan Penguasa
2 jam lampau

Kementerian Syariat dan HAM begitu cepat melegalkan penyajian Mardiono bak Plt ketua umum PPP hanya dalam hitungan hari
Mardiono Tampik Dugaan Keterlibatan Istana dalam Pengesahannya sebagai Plt Pejabat Publik PPP
2 jam adv amat

Muhamad Mardiono, menampik jika ada intervensi terbit Puri n domestik pengesahan dirinya jad Plt Ketum PPP mengaplus Suharso Monoarfa
Data Rahasia Negara RI Dibocorkan Bjorka, Juru: Saja Tulisan Kopi Menyurat
2 jam lalu

Alfons Tanujaya menanggapi kebocoran ribuan data sertifikat menyurat berpunca Fisik Intelijen Negara (BIN) yang ditujukan plong Presiden Joko Widodo maupun Jokowi.
Bjorka Bocorkan Data Pribadi Nayaka Johnny Plate, Pakar: Pecah Data Kependudukan
4 jam lewat

Bjorka mempublikasikan data pribadi Nayaka Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate.
Akun Twitter Peretas Bjorka yang Klaim Bocorkan Surat Jokowi Ditangguhkan
4 jam lampau

Akun twitter properti peretas Bjorka @bjorkanism, nan beberapa hari lalu mengklaim telah mengantongi ribuan dokumen surat menyurat peruntungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, masa ini telah ditangguhkan
Pakar: Masyarakat Hanya Dapat Bungkam Melihat Kebocoran Data yang Mercu Terjadi
5 jam lalu

Pandai keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, memonten detik ini mahajana belaka dapat bungkam mematamatai kebocoran data yang bertubi-tubi terjadi di Indonesia.
3 Calon Penjabat Gubernur DKI Pengganti Anies Digodok Akan datang, Tapi Semua Terserah Jokowi
9 jam lalu

Prasetyo Edi Marsudi mengatakan DPRD menyiapkan 3 primadona penjawat gubernur DKI pemindah Anies Baswedan. Mereka akan dibahas besok.
Yasonna Laoly Bawa 3 Kandidat Dirjen Imigrasi ke Skuat Penilai Intiha
9 jam silam

Di depan Yasonna Laoly, Jokowi meminta Dirjen Imigrasi dan bawahnnya diganti hanya kalau tidak n kepunyaan kemampuan mereformasi Imigrasi.
Yasonna Laoly Bakal Usulkan Dirjen Plonco Usai Disemprot Jokowi tanya Imigrasi
11 jam lampau

Pernyataan ini disampaikan Yasonna Laoly merespons kekesalan Jokowi soal layanan visa on arrival (VoA) dan Kitas di jawatan Imigrasi.
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Resmi Dibubarkan Presiden Jokowi
Source: https://bisnis.tempo.co/read/1409914/brti-masuk-daftar-yang-dibubarkan-jokowi-perannya-kembali-ke-kominfo