Bansos PPKM temporer dan level 4: Data penyambut ‘bermasalah’, cerita warga: ‘Jangankan boleh bantuan, didata saja enggak pernah’

Warga menunjukkan uang Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos di wilayah Bojong Pondok Terong, Depok, Jawa Barat, Kamis (22/07).

Sumber gambar,

ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA

Keterangan gambar,

Penghuni menunjukkan komisi Pertolongan Sosial Tunai (BST) Kemensos di daerah Bojong Teratak Terong, Depok, Jawa Barat, Kamis (22/07).

Bermasalahnya data penerima bantuan sosial Covid-19 disebut terus menjadi penyebab penyaluran bantuan yang tidak tepat target.

Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) menyapa, data yang tidak akurat menyebabkan masih ada masyarakat terdampak yang tidak menyepakati bansos Covid-19.

Data yang enggak akurat “pun mendedahkan potensi manipulasi”, seperti nan dialami lepasan Menteri Sosial Juliari Batubara terjerat kecurangan bansos Covid-19 periode lalu.

Pemerintah Indonesia mengumumkan bakal menggenangi bansos sebagai implikasi berusul garis haluan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Awam (PPKM) sementara di Pulau Jawa dan Bali dari 3 Juli, yang diperpanjang hingga 2 Agustus mendatang, yang waktu ini disebut PPKM Level 4.

Sambung tangan nan diberikan, di antaranya, maujud beras sebanyak 10 kilogram, karcis sembako Rp200.000 per bulan, bansos tunai Rp300.000 dan lainnya.

Lewatkan Artikel-artikel yang direkomendasikan dan terus mendaras




Artikel-artikel yang direkomendasikan


Pengunci dari Artikel-artikel nan direkomendasikan

Namun tiga minggu PPKM darurat terlewati, beragam bantuan tersebut tak dirasakan dua penduduk di Kelurahan Lopang, Serang, Banten, Rahmat dan Yusuf dan juga warga Bandung Anak-anakan Zulfida.

Baca juga:

  • ‘Standard putih’ saat PPKM tentatif dan ikrar relaksasi, pemerintah diminta ‘tak taajul’
  • PPKM Darurat ‘teristiadat diterapkan’ di luar Jawa-Bali sebelum jumlah kasus Covid meledak
  • ‘Tergugah sekali, kalau toko ditutup, kami dapat uang dari mana?’ Praktisi UMKM mendorong PPKM sementara

Nayaka Sosial Tri Rismaharini mengakui adanya permasalahan dalam data penerima bansos dengan menemukan masih ada penduduk terdampak yang belum menyepakati bantuan.

Risma menyebut, penyebabnya berasal dari pemerintah daerah nan tidak memasukan cap mereka.

Cerita warga: ‘Jangankan boleh uluran tangan, didata saja belum’

Mata air bentuk,

Yandhi Deslatama

Keterangan kerangka,

Hadiah, petualang dendeng bandeng,warga Kelurahan Lopang, Serang, Banten, menyanggupi tak pernah mendapatkan bansos dari pemerintah dalam rangka apa kembali.

Belas kasih, warga Kelurahan Lopang, Serang, Banten, tinggal di rumah berukuran panca kali empat meter bersama istri dan anaknya.

Setiap tahun ia berdagang dendeng ikan bandeng yang kini pendapatannya berkurang jauh akibat PPKM.

“Sebelum PPKM bisa dapat Rp300.000 sampai 500.000 proporsional modal sendirisendiri hari. Sekarang paling Rp80.000. Bandeng kan berseregang tiga hari, kalau tidak laku dibagi ke tetangga,” introduksi Anugerah, seperti mana dilaporkan wartawan Yandhi Deslatama untuk BBC News Indonesia, Senin (26/07).

Rahmat menambahkan, selama PPKM berlangsung, terlebih sepanjang hawar Covid-19, ia bukan pernah mendapatkan bansos dari pemerintah internal rancangan apa pun.

“Belum ikatan didata RT, RW, kelurahan baik bansos, UMKM dan lainnya. Tidak pernah dapat pertolongan. Jangankan boleh pertolongan, didata saja tidak perantaraan,” introduksi Hidayah.

Baca Juga :  Download Software Logitech Capture Terbaru Versi 2 08 11 Untuk Windows

Sendang rencana,

Yandhi Deslatama

Pengetahuan gambar,

Yusuf, warga Lopang, Serang, Banten menyanggupi belum perpautan mendapatkan bansos sejauh tiga minggu PPKM provisional.

Nasib yang sedikit makin baik dialami Yusuf, penghuni Lopang yang afiliasi mendapatkan uluran tangan sembako dan beras panca kilogram tahun lalu.

“Bantuannya itu dari Polres. Tapi pas PPKM ini tidak pernah bisa apa-apa, sementara itu mutakadim didata, kirim KTP, kartu keluarga, data-data ke RT,” kata Yusuf nan bekerja ibarat penjual pisang goreng.

Yusuf lampau bersama ibunya nan bekerja sebagai tukang urut di rumah bertakaran lima kali lima meter.

Pendapatannya kini akibat PPKM menurun bertambah mulai sejak 50%, dengan keuntungan bersih sedikit dari Rp70.000.

Sudah kian dari tiga pekan PPKM temporer, informasi mengenai bansos juga belum didapat oleh Penasihat RT 08 RW 01, Lopang, Serang, Mamad Hasni.

“Pencatatan dan informasi [bansos PPKM darurat] belum ada. Warga sampai sekarang lagi buruk perut tanya ke saya, kenapa pertolongan belum turun,” ujar Mamad.

Warga Bandung: ‘Tiga pekan PPKM, tak ada bantuan’

Sumber gambar,

ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTO

Keterangan bagan,

Warga mendistribusikan Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan COVID-19 di kawasan Jatinegara, Jakarta, tahun dulu.

Lewati Podcast dan lanjutkan membaca

Podcast

Penutup berpunca Podcast

Koteng pemukim Bandung yang terdaftar andai penerima bansos, Popi Zulfida, mengatakan tidak pernah mendapatkan bantuan semenjak PPKM darurat diberlakukan sejak 3 Juli lalu.

“Keladak wulan Mei kemarin, terus tidak ada juga. Katanya mau ada lagi, tapi belum ada sebatas kini,” kata Popi kepada pemberita Yuli Saputra yang melaporkan buat BBC News Indonesia.

Popi melanjutkan, bansos sebesar Rp300.000 yang diberikan Kementerian Sosial tidak akan cukup menutupi biaya hidup akibat PPKM darurat.

“Bantuan itu buat bayar setrum saja telah habis, sedangkan pengeluaran banyak. Belum ongkos, belum bersantap, ngontrak [rumah], sano,” kata Popi.

Menurutnya, PPKM menyebabkan usahanya, jual makanan, turun drastis.

“Waktu ini sepinya terasa sekali, masa kemarin lain begitu, kayaknya semua sepi, yang beli sedikit. Harapannya usaha cuma lancar,” prolog Popi.

Tong Jatisari di Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Een Haryani, mengatakan belum mendengar informasi tentang bansos bermula Kemensos.

“Enggak suka-suka bocoran apa-barang apa. Karena kami itu dari awal juga mendapatkan yang PPKM darurat itu bermula pemkot, APBD Kota Bandung,” kata Een – terdapat 55 orang mengamini uluran tangan Rp500.000 karena PPKM darurat berpunca Kota Bandung.

Een menambahkan, mutakadim memberikan data yang telah direvisi penerima bansos ke kecamatan yang kemudian dilanjutkan berjenjang ke Kemensos.

“Insya Halikuljabbar tidak
double
dapat bantuan. Satu dua minggu nan lalu (mutakadim dikirim data), sebelum PPKM kami usdah mendata. Begitu PPKM kami sudah lalu mengirimkan,” katanya.

Baca Juga :  Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Tekanan Adalah

Duta Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan telah menerima bansos dari Pemerintah Pusat.

“Sudah menerima [bansos] sebagian. Kami sudah memberikan sebagian dekat satu bulan ke pinggul. Belaka ketel semuanya terlazim hari, tidak mudah seperti membalikan bekas kaki tangan,” kata Uu.

Mengapa data akseptor bansos enggak akurat?

Perigi rencana,

ANTARA FOTO

Keterangan tulangtulangan,

Warga menunjukkan uang uluran tangan sosial tunai alias BST usai cekut di ATM Bank DKI, Jakarta, Selasa (20/7/2021).

Di setiap pemberian bansos buruk perut muncul masalah klasik, yaitu data penyambut yang bukan akurat. Terdapat warga nan terdampak tapi tak mendapatkan sambung tangan, ada juga sebaliknya, kata peneliti dari Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono.

Berdasarkan amatan yang dilakukan TII, alas kata Agus, ketidakuratan itu disebabkan makanya dua faktor.

“Purwa, data tidak terintegrasi dengan NIK. Walaupun Agustus perian lalu data NIK diklaim sudah terkonsolidasi dengan data kependudukan tapi faktanya beberapa laporan nan masuk memang membuktikan belum seutuhnya terintegrasi,” kata Agus.

Seterusnya adalah lemahnya proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan negara.

Menurut Agus, masih ada data penerima yang bekerja dan punya penghasilan di penerima bansos.

“Hendaknya proses verifikasi dan validasi rutin dilakukan untuk memperbaruhi data terpadu kesejahteraan sosial, heksa- bulan setakat satu tahun sekali,” ujarnya.

Sehingga perlu dibentuk tim di tingkat terendah untuk melakukan pendataan nan aktual.

“Inikan pendataan saling lempar tanggung jawab, Kemensos mengatakan bahwa kami bersumber dari daerah, dan kawasan mengatakan kami sekali lagi butuh input dan sebagainya. Jangan sampai ada saling menyalahkan anak kunci dengan daerah, tapi harus seimbang-sama saling memperbaiki diri dari konteks pembaruan data terpadu kesentosaan sosial (DTKS),” ujarnya.

Pengkaji Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina, mengatakan selain di tingkat hulu sama dengan data dan proses pengadaan bansos, potensi penyelewengan juga berpotensi terjadi di tingkat hilir adalah penyaluran bansos.

Tahun lalu, penyaluran bansos menjerat Mensos Juliari Batubara dalam kasus manipulasi. ICW kembali mengingat-ingat bahwa sepanjang 2020 sedikitnya terdapat 107 kasus kecurangan bansos di 21 distrik.

“Selain data penerima yang mesti diperbaiki bagi menutup penerima fiktif, pengawasan kembali harus diperketat menghindari pemotongan, pungli, dan pemasyarakatan yang masif sehingga masyarakat bisa mendustai, mengawasi dan melaporkan jika bansos yang diterima bermasalah,” pembukaan Almas.

Mensos: ‘Verifikasi dan validasi data oleh negeri’

Sumber gambar,

KOMPAS.COM/AGIE PERMADI

Keterangan gambar,

Sejumlah pemukim mengaku belum mendapatkan bantuan sosial.

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyepakati masih terserah umum terdampak yang enggak teragendakan dalam akseptor bansos.

Penyebabnya, kata Risma adalah karena data usulan penerima bansos diserahkan kepada pemerintah kewedanan untuk melakukan testimoni dan pembuktian.

“Jadi kami hanya cek dan mencocokan dengan data kependudukan. Sedemikian itu cocok, maka kami terima. Sesuai UU Nomor 13 tahun 2011 adapun fakir miskin, kami kembalikan pengecekan dan validasi data itu ke wilayah,” katanya.

Baca Juga :  Ini Dia 6 Aplikasi Untuk Pecinta Baca Manga Dan Komik

“Contohnya di lapangan, Bu ini kenapa dihapus? Ternyata selepas kami cek, wilayah yang menghapus, bukan kami yang menghapus, seperti itu,” kata Risma.

Risma menambahkan, sejak Januari setakat pengunci Juni kemarin, kewedanan telah mengerjakan verifikasi dan pemeriksaan ulang data penerima bansos di lapangan. Balasannya, terdapat 5,9 miliun akseptor baru. Terletak sekali lagi data penerima nan dihapus terbit daftar.

Risma menambahkan, bakal menghindari praktik korupsi bansos sama dengan masa lampau, Kemensos melakukan perombakan kualitas data mudahmudahan akuntabel.

“Kami mensingkronkan seluruh data yang terserah di Kemensos yang kemudian memadatkan dengan data kependudukan. Kami sempat menidurkan 21 miliun data karena suka-suka ganda, dan lainnya,” introduksi Risma.

Kedua ialah memperbaiki mekanisme penyaluran. Mulai Januari lalu, Kemensos merendam bansos intern bentuk transfer komisi ke bank.

“Khusus pengadaan beras dilakukan oleh Bulog dan utus langsung ke batih pemeroleh, jadi tidak melintasi Kemensos lagi,” katanya.

Ketiga, ujar Risma, Kemensos akan menyingkirkan tuntutan teknologi sehingga pemeroleh bisa membeli kebutuhan sehari-perian menerobos wadah tersebut.

“Lain ada juga bansos digunakan belanja bagi rokok, miras, dengan fitur itu kami membatasi belanja. Kami juga mempunyai pola bagaimana mengakomodir umum nan meskipun HP masih jadul,” katanya.

Barang apa kata pemerintah kawasan?

Mata air tulang beragangan,

Humas Pemprov Jabar

Keterangan gambar,

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyalurkan bansos PPKM Sementara.

Terkait pernyataan Risma, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengakui terjadi permasalahan data penerima bansos periode dulu di tingkat daerah. Namun, untuk masa ini, telah terjadi perubahan dengan akurasi yang bertambah baik.

“Pemerintah provinsi memberikan kesempatan sampai tiga kali untuk menafsirkan kembali data. Oleh karena itu kami optimistis, saat bansos kini ini akan ada ketelitian nan dilaksanakan dibanding dengan sebelumnya,” pengenalan Uu.

Menurut Uu, data penerima bansos di Jawa Barat dikumpulkan pecah RT/RW ke bos desa, lalu ke pemerintah kabupaten/kota bagi kemudian diserahkan ke pemprov.

“Saya tidak dapat menjamin 100%, tapi kian baik dibandingkan kegiatan bansos sebelumnya,” katanya.

Uu mengatakan, data sudah lalu diserahkan ke Kemensos dan mutakadim memufakati bansos dari pusat.

Juru bicara Satgas Covid-19 Kota Serang, Harry Pamungkas, mengistilahkan pemerintah daerah perdua melakukan verifikasi data agar enggak terjadi taruh tindih pemberian uluran tangan dari pusat maupun daerah.

“Pun dihitung angkanya semua sama teknis penyalurannya sekaligus menunggu pendataan dari pemerintah pusat, supaya tidak bertumpukan, sifatnya perluasan penyambut,” ujarnya.

“Makara mulai sejak RT RW di bawah sekali lagi bergerak semua, berapa dicover PKH (acara batih intensi), BPNT (uluran tangan jenggala non tunai) atau karcis sembako, apakah datanya beririsan maupun tidak,” tambahnya.

Tercalit pernyataan Risma, Harry mengatakan, “indeks dan indeks terdampaknya nan harus ditegaskan oleh pemerintah pusat sehingga daerah bisa menyiapkan datanya. Tentunya harus ada kehati-hatian gancu data untuk menghindari duplikasi,” kata Harry.

Variasi-jenis bansos PPKM darurat

Terdapat makin mulai sejak tujuh jenis bantuan yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat terdampak Covid-19, yaitu kartu sembako sebesar Rp200 mili sendirisendiri wulan kepada 18,8 juta keluarga penyambut kekuatan (KPM).

Pemerintah juga menambah 5,8 juta penerima karcis sembako PPKM baru sejauh enam bulan ke depan.

  • Operasi pemukim bantu pasien isoman ‘atasi masalah yang harusnya diantisipasi pemerintah’
  • Persaudaraan pariwisata mohon bansos dipercepat momen PPKM provisional: ‘Mereka perlu makan’

Kemudian, bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp300.000 kepada 10 juta KPM, subsidi kuota internet kepada 38,1 juta pelajar, reduksi listrik lakukan 1,4 juta pelanggan, subsidi gaji, setakat uluran tangan beras sebanyak 10 kilogram bagi 28,8 juta KPM.

Pemerintah juga memasrahkan bantuan kepada tiga juga pemanufaktur mikro sebesar Rp1,2 juta.

Pemerintah membusut rekaan bansos senilai Rp 39,19 triliun bikin masyarakat terdampak PPKM darurat. Sebelumnya, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk program perlindungan sosial dalam APBN 2021 sebesar Rp408,8 triliun.