Imbas pelarangan di AS, TikTok ajukan pengaduan terhadap tadbir Kepala negara Donald Trump ke pengadilan

25 Agustus 2020

Tik Tok menggugat pemerintahan Presiden AS Donald Trump terkait pemali nan diberlakukan terhadap tuntutan berbagi video dari China tersebut.

Perintah eksekutif Presiden Trump melarang transaksi dengan firma pemilik TiktTok, ByteDance, tiba pertengahan September mendatang.

Pejabat di Washington khawatir aplikasi itu dapat membocorkan data pengguna Amerika kepada pemerintah China, tudingan nan kemudian dibantah oleh ByteDance.

TikTok mengatakan langkah yang ditempuh pemerintahan Trump dimotivasi maka itu politik, bukan keamanan nasional.

Aplikasi media sosial yang sedang naik patera ini diperkirakan punya sekitar 80 juta pengguna di AS.

Intern gugatannya, TikTok mengatakan bahwa aplikasi itu telah berbuat persiapan “luar biasa” dalam peristiwa keamanan penggunanya dan berkukuh bahwa perintah Trump adalah penyalahgunaan undang-undang keamanan.

Perintah itu “tidak berdasarkan pada kejadian darurat nasional yang bonafid dan mengesahkan pelarangan kegiatan yang belum ditemukan [bukti] menimbulkan ‘ancaman yang tak normal dan asing biasa’,” kata perusahaan itu internal tudingan tersebut, yang sebagian dibagikan di situs pada Senin (24/08).

Trump memanggil bahwa TikTok bisa terus beroperasi, jika China menjual ByteDance kepada perusahaan AS. Dia pula menuntut mudah-mudahan pemerintah mendapat bagian dari transaksi itu.

“Tuntutan presiden atas transaksi itu enggak cak semau hubungannya sama sekali dengan pertimbangan keamanan nasional, tapi saja berfungsi bagi mengistimewakan bahwa tergugat gagal memberikan penggugat proses yang diwajibkan oleh syariat,” kata perusahaan itu.

Tiktok menambahkan n domestik gugatan yang diajukan di mahkamah federal di California: “Tindakan presiden jelas mencerminkan keputusan garis haluan bakal berkampanye pada platform bentrok-China.”

Patrick Ryan, manager di TikTok pada Senin (24/08) juga mengajukan gugatan syariat terpisah atas cap 1.500 karyawan TikTok di AS, yang pada intinya menggugat perintah eksekutif Trump.

Dalam gugatannya, dia mengatakan bahwa perintah itu plus luas dan karyawan firma akan terancam kehilangan gajinya sonder proses nan agar.

Pada waktu Jumat (21/08), sekerumun orang China-Amerika mengajukan gugatan terpisah terhadap larangan serupa yang diberlakukan Trump plong aplikasi wahana sosial WeChat, yang dimiliki oleh raksasa teknologi China, Tencent.

Para pengguna TikTok kerap mengunggah klip video berdurasi pendek di platform itu dengan topik berbagai macam, menginjak dari rutinitas meronggeng atau politik antarbangsa.

Popularitasnya meletus dalam beberapa wulan terakhir – khususnya di limbung remaja – dan aplikasi itu telah diunduh lebih dari satu miliar kali di seluruh dunia.

Namun, Presiden Trump mengklaim China bisa menggunakan tuntutan itu untuk melacak pejabat federal, mengumpulkan informasi yang bisa digunakan bikin pemerasan alias memata-matai perusahaan.

Penggunaan permintaan mobile yang dikembangkan dan dimiliki perusahaan China ini “mengancam keamanan nasional, kebijakan luar area dan ekonomi AS,” tutur Trump.

“Pengumpulan data mengancam membiarkan Puak Komunis China mengakses maklumat pribadi warga Amerika,” klaimnya, seperti tercantum pada perintah eksekutif.

Kebijakan Trump terhadap TikTok dan WeChat ialah jalan terbaru berbunga kampanye anti-China menjelang seleksi presiden AS lega November.

Sejak menyandang plong 2016, Trump mutakadim melancarkan perang niaga mengembari China.

AS tak amung negara yang melakukan pemblokiran terhadap TikTok. India telah melarang pemakaian aplikasi tersebut, dan Australia pula merenungkan untuk mencoket tindakan serupa.

Aplikasi ini dipandang maka dari itu beberapa orang andai instrumen taktik aparat penapisan internal China, yang mengharuskan pengguna lokal nan dituduh menyerakkan rumor jahat untuk mendaftarkan pemindaian wajah dan rekaman suara.