Setelah Masa Orde Baru Berakhir Dan Beralih Ke Masa Reformasi Rakyat Indonesia Memiliki Kebebasan Untuk

Setelah Masa Orde Baru Berakhir Dan Beralih Ke Masa Reformasi Rakyat Indonesia Memiliki Kebebasan Untuk

Departemen Penerangan, lembaga pemerintah Indonesia nan mengatur persoalan independensi pers di Indonesia plong masa Orde Baru.

Independensi pers di Indonesia
yaitu putaran terbit budaya politik Indonesia.
[1]

Kebebasan pers di Indonesia dilandasi makanya Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) nan melindungi otonomi penggunaan berbagai media dalam hal mencari, memperoleh, n kepunyaan, menyimpan, godok, dan mengutarakan makrifat. Landasan hukum mengenai kebebasan pers di Indonesia secara jelas dibahas kerumahtanggaan beberapa Undang-Undang Negara Indonesia nan dibuat pasca- era reformasi nan dimulai sejak tahun 1998, pelecok satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Undang-Undang Pers). Penetapan kebebasan pers di Indonesia sehaluan dengan rencana pemerintahan yang diterapkan yaitu demokrasi.[2]

Jaminan kebebasan pers di Indonesia diterapkan sejak negara Indonesia. Pemaknaan mengenai kemerdekaan pers di Indonesia pada tiap era pemerintahan bersifat berlainan dan ada pula yang bertentangan.[3]
Sreg masa pemerintahan Soekarno, kedaulatan pers di Indonesia diberikan tetapi dibatasi. Tujuan pembatasannya adalah bakal pemantapan status quo negara Indonesia. Kesamarataan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif serta kendali publik belum diutamakan. Sisi kebebasan pers plong waktu rezim Soekarno juga masih berpusat kepada pemerintahan dan bukan kepada pengelola media dan konsumen pers.[3]
Kemudian, pada musim Orde Baru, wewenang pengendalian kebebasan pers di Indonesia awalnya diatur makanya Departemen Penerangan.[4]

Selepas Undang-Undang Pers diberlakukan plong masa reformasi, kewenangan pengawasan dan pengendalian atas kebebasan pers di Indonesia diberikan kepada Dewan Pers.[4]
Lega perian ini sekali lagi bermunculan berbagai macam media cetak dan elektronik. Era reformasi juga menjadi perian keterbukaan pers di Indonesia. Pers berangkat menyodorkan kritik atas kinerja pemerintah Indonesia.[5]
Keterbukaan pers di Indonesia pasca- era restorasi juga mengalami kondisi nan berubah-ubah berkaitan dengan keefektifan pengendalian sosial pers atas pemerintahan.[6]

Kebebasan pers di Indonesia pada era reformasi ikut dipengaruhi makanya kronologi teknologi informasi. Teknologi butir-butir memberikan dukungan bagi awam awam untuk dapat menyampaikan pendapat serta memberikan dan menyerakkan informasi dengan lebih cepat. Media daring menjadi faktor pendukung terdepan privat proses pengumpulan, pelaporan, analisis, dan penyerantaan siaran maka itu umum. Perkembangan media daring membentuk model yunior atas kebebasan pers di Indonesia dalam bentuk jurnalisme penduduk yang dibangun melewati kekerabatan niskala berbasis blog.[7]
Sahaja, kedaulatan pers di Indonesia masih mengalami pembatasan. Pembatasan-pembatasan tersebut beraneka ragam dari penyensoran dan pelarangan penerbitan hingga kriminalisasi dan intimidasi kekerasan.[8]

Sampai masa 2021, Indonesia menempati cumbu ke-113 pada Indeks Otonomi Pers versi Reporters Sans Frontieres.[9]

Landasan syariat

Independensi pers di Indonesia lain secara sederum disampaikan dalam pasal-pasal yang ada pada undang-undang negara Indonesia. Dalam UUD 1945, pasal nan berkaitan dengan kebebasan pers doang dapat ditemukan pada Pasal 28, Pasal 28E Ayat 2, dan Pasal 28F. Pada pasal 28E ayat 2 bisa dimaknai bahwa kebebasan pers yaitu putaran terbit independensi mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Puas Pasal 28E Ayat 2 dimaknai bahwa otonomi pers di Indonesia merupakan fragmen pecah kebebasan menyatakan pikiran. Provisional itu, Pasal 28F dapat dimaknai bahwa kemandirian pers merupakan bagian dari kemerdekaan berkomunikasi dan memperoleh maklumat. Pasal 28F menjadi landasan hukum utama independensi pers di Indonesia dikarenakan adanya kebebasan dalam menggunakan berbagai sarana kerumahtanggaan hal mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan membentangkan informasi.[10]

Album

Periode Orde Lama

Amir Sjarifoeddin, Menteri Penerangan Indonesia pada masa Orde Lama yang mendukung kebebasan pers di Indonesia.

Masa Orde Lama di Indonesia dimulai sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia dinyatakan pada sungkap 17 Agustus 1945. Selama tahun-periode tadinya kemerdekaan Indonesia, kemandirian pers di Indonesia sepan pangkat. Pemerintah mengizinkan penerbitan beragam keberagaman dokumen warta di Jakarta dan kota-metropolitan lainnya. Pers ditujukan hanya buat keperluan perlagaan dalam mempertahankan kebebasan Indonesia. Kebebasan pers diberikan makanya pemerintah kerjakan menyebarkan kabar mengenai kemandirian Indonesia.[11]
Dalam permakluman yang disampaikan oleh Amir Sjariffudin selaku Menteri Penerangan Indonesia, kebebasan pers harus dijadikan misal landasan internal manajemen tadbir di Indonesia. Warta ini disampaikan pada rembulan Oktober 1945.
[12]

Independensi pers lega perian awal Orde Lama dikaitkan dengan kebebasan bekerja sama, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berpendapat yang dinyatakan dalam Pasal 28 UUD 1945. Kebebasan berpendapat dianggap sebagai babak berpunca demokrasi.[13]
Bineka kebijakan pemerintah Indonesia pada masa awal kedaulatan mendukung kebebasan berpendapat, khususnya kebebasan memerosokkan kebijakan pemerintah. Susuk kemerdekaan pers pada masa ini ditandai dengan adanya pertentangan terhadap hasil Perundingan Linggarjati dan Perjanjian Renville secara termengung. Bersamaan dengan kebebasan pers, pemerintah Indonesia menganjurkan pendirian partai politik dengan mengasingkan Maklumat 3 November 1945. Maklumat ini yaitu proposisi bersumber Soepomo selaku Menteri Kehakiman Indonesia nan pertama sesuai dengan Pembukaan UUD 1945. Prinsip puak politik ini dimaksudkan untuk membentuk syariat tata negara Indonesia nan didasarkan kepada UUD 1945. Tujuannya ialah melindungi dan memberikan jaminan awal atas hak asasi individu yang menutupi eigendom berapat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sepanjang musim Revolusi Nasional Indonesia, serta pembangunan politik awal dari sistem pemerintahan Indonesia.[14]

Setelah Indonesia menerapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) dan kemudian Undang-Undang Dasar Tentatif Republik Indonesia (UUDS 1950), strategi di Indonesia beralih berpangkal paham negara ahadiat yang berasaskan perhubungan menjadi sistem parlementer berpaham liberalisme-individualisme. Kebebasan pers masih terpelihara mengingat keberadaannya yakni bagian dari hak asasi sosok. Nasib baik berapat, berkumpul, bersidang, dan menyatakan pendapat masih terpuaskan tanpa ada pembatasan. Independensi pers khususnya terjamin oleh milik menyatakan pendapat.[15]
Pasal 19 dalam Konstitusi RIS menyebutkan bahwa setiap orang berwajib atas kebebasan berpendapat. Kebijakan pers yang bersifat positif pun ditetapkan makanya pemerintah Indonesia. Keseleo satu kebijakan ini ialah pembentukan Dewan Pers yang beranggotakan jurnalis, akademikus, dan pejabat pemerintah. Kebebasan pers pada periode Orde Lama ditandai dengan bebasnya penerbitan pertinggal kabar selama mempunyai modal kampanye. Kedaulatan mengemukakan pendapat melalui surat proklamasi dapat dilakukan sonder menerobos perizinan lazim berusul pemerintah lebih lagi lalu.[16]

Kondisi kebebasan pers di Indonesia mengalami pergantian pada tahun 1950-an. Pers Indonesia mulai terpengaruh maka dari itu kepentingan politik pecah partai-partai besar. Kebebasan pers diartikan seumpama kebebasan intern memilih dan menyampaikan informasi akan halnya partai politik nan didukung. Pers tidak diberi otonomi dalam meliput dan melaporkan informasi apapun nan seyogiannya diketahui maka itu mahajana. Sektarianisme mulai terpelajar kerumahtanggaan pers Indonesia. Pers berangkat dijadikan laksana perlengkapan kebijakan berpokok para pejabat partai dan pers enggak sekali lagi menjadi media bagi menyampaikan kebenaran untuk umum.[11]
Pemerintah Orde Lama pun menafsirkan kebebasan pers demi mempertahankan status quo. Pada periode pemerintahan Soekarno, bilang tindasan pengetahuan dibubarkan di antaranya surat kabar
Buku harian Indonesia Raya,
Pedoman, dan
Nusantara. Kedaulatan pers di Indonesia kembali mengalami perubahan keadaan ketika Soekarno menyangkal sistem demokrasi liberal menjadi kerakyatan terpimpin puas tanggal 28 Oktober 1956. Selain itu, diberlakukan juga Undang-Undang Darurat Perang. Transisi ketatanegaraan ini menyebabkan pers diwajibkan menirukan ideologi Nasakom nan didukung oleh Soekarno. Tujuannya adalah cak bagi mengerjakan pengorganisasian terhadap rakyat. Surat laporan nan tidak mendukung paham komunisme dilarang berpangkal, sedangkan buletin yang mendukungnya bertambah banyak.[17]

Selepas Manipol/USDEK ditetapkan sebagai Garis-garis Raksasa Haluan Negara, kebebasan pers di Indonesia diatur sebaik-baiknya oleh kekuasan pemerintah. Pers diatur sesuai dengan karsa Soekarno. Pihak nan masih mendukung kebebasan pers dan kedaulatan menyatakan pendapat akan dipenjara. Salah satu diantaranya ialah pemenjaraan atasan redaksi
Buku harian Indonesia Raya, yaitu Mochtar Lubis.[18]
Sreg masa ini, kebebasan pers juga diberi tafsiran ulang yang sesuai dengan pasal 28 UUD 1945 bersama dengan penjabaran peruntungan dan kewajiban pers. Penafsiran ulang ini bertujuan untuk melaksanakan pers sesuai dengan Manipol/USDEK yang ditetapkan oleh Soekarno guna mewujudkan pembangunan seberinda berencana.[19]

Kedaulatan pers di Indonesia semakin dibatasi setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 diterbitkan dan memulai era Kerakyatan Terpimpin. Pemerintah Indonesia menetapkan bahara penerbitan Surat Magfirah Terbit kepada setiap firma penerbitan pers. Pembatasan kebebasan pers ini diawali pada copot 1 Oktober 1958 melintasi keabadian Penguasa Darurat Perang Daerah Jakarta Raya (Paperda Jakarta Raya). Paperda Jakarta Raya menetapkan tenggat pengunci kodifikasi untuk memperoleh SIT buat seluruh penerbitan pers.[20]
Puas semula 1960, Nayaka Iradiasi Maladi menargetkan pemberian sanksi secara tegas terhadap buku harian, majalah, dan biro berita yang tidak menaati peraturan pemerintah dalam usaha menerbitkan pers nasional. Pemagaran kebebasan pers lega periode Orde Lama secara nyata dimulai puas tahun 1964. Pemerintah Indonesia melewati jawatan Kementerian Penerangan dan Paperda Jakarta Raya memberlakukan penyensoran terhadap pengumuman pers.[21]
Selain itu, penerbit tindasan pesiaran sekali lagi diwajibkan melakukan afiliasi pada puak atau organisasi konglomerat. Sembilan puak dan organisasi massa dengan pengaruh yang raksasa pada perian Orde Lama menaungi 80 akta permakluman utama. Kondisi ini membuat wartawan menjadi invalid dalam menyampaikan ingatan dan pendapatnya.[20]

Baca Juga :  Samsung Segera Merilis Galaxy Note 20 Dan Galaxy Fold 2 Pada Bulan Agustus

Setelah kejadian Usaha 30 September lega tahun 1965, pembatasan kebebasan pers di Indonesia mulai berkurang dan jurnalistik mulai mengutamakan profesionalisme. Jurnalistik kembali tiba menghakimi finansial, siklus bisnis, dan sumber daya basyar dalam tata bisnis pers.[20]
Penerbit-penerbit tindasan mualamat juga berangkat menyingkirkan diri dari pengaruh organisasi politik dan melebarkan ketatanegaraan titel rencana secara mandiri. Kondisi ini disertai dengan kenaikan minat masyarakat terhadap maklumat lengkap yang berkaitan dengan kondisi sosial ketatanegaraan Indonesia.[22]
Sejak tahun 1966, kebebasan pers di Indonesia lagi mengalami perombakan dalam bidang sosial ekonomi dan budaya.[20]
Masyarakat berangkat berminat privat memperoleh informasi melangkaui pers. Timbulnya gagasan-gagasan baru atas garis haluan, ekonomi dan kebudayaan takhlik kedaulatan pers juga meningkat.[23]

Hari Orde Baru

Pada masa awal tadbir Orde Baru, otonomi pers di Indonesia diakui oleh pemerintah Orde Baru. Pada musim awal ini, pihak militer berserikat dengan mahasiswa, penggagas politik, dan induk bala keimanan sehingga kemerdekaan pers bisa dipertahankan. Aspek pemerintahan juga belum dikuasai oleh militer.[24]
Syahadat ini diresmikan melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXXII/MPRS/1966 mengenai Pembinaan Pers (TAP MPRS XXXII). Formulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 Akan halnya Bilangan-Ketentuan Kancing Pers (Undang-Undang RI No. 11/1966) diawali oleh Tap MPRS XXXII ini. Dalam Undang-Undang RI No. 11/1966, kemerdekaan pers di Indonesia tidak diartikan sebagai kebebasan liberalisme, melainkan kebebasan dalam menyatakan keabsahan dan keadilan. Kondisi kebebasan pers ini tak bertahan lama.[25]

Masa Orde Baru kemudian menjadi masa pembatasan kebebasan pers di Indonesia.[26]
Pada tahun 1967, pemerintah Orde Baru mendirikan Dewan Pers yang diketuai oleh Nayaka Penerangan. Susunan kepengurusan Dewan Pers diisi oleh para kepala dinas intelijen dan departemen penyorotan. Dewan pers ini didirikan dengan pamrih menjadi pialang komunikasi antara pemerintah dan kalangan media massa. Tugas utamanya adalah mengasihkan saran kebijakan privat proses kasih Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Intern praktiknya, Dewan Pers menjadi alat pemerintah Orde Baru.[27]
Kebebasan pers di Indonesia dikendalikan secara eklektik oleh Kepala negara Indonesia yang kedua, Soeharto. Bentuk pengendalian kebebasan pers ini substansial penyensoran dan penetapan persyaratan prinsip firma media melalui SIUPP serta pembredelan.[28]

Pembredelan sebuah media agregat dilakukan maka dari itu Departemen Penyorotan dengan mencabut SIUPP. Pembatasan kebebasan pers juga dilakukan dengan bentuk muatan pemberita untuk menjadi anggota Persatuan Juru berita Indonesia (PWI). Adat ini mulai diberlakukan sejak hari 1969. Sangkut-paut kepengurusan di dalam PWI menghampari para wartawan dan para petinggi militer nan memberikan kesetiaan kepada pemerintah. Pembatasan lainnya nyata penerbitan kartu pers yang hanya dapat dilakukan oleh PWI. Selain itu, wartawan nan dipecat berasal keanggotaan PWI dilarang bikin bekerja kembali ibarat wartawan. Keadaan yang seimbang berlaku pada Perkongsian Penerbit Suratkabar yang pendiriannya berbahagia dukungan bersumber PWI. Selain itu, pemerintah Orde Hijau lagi melarang prinsip serikat pekerja oleh jurnalis.[27]
Pemerintah Orde Baru juga menganggap pemberitaan pers dapat mengancam strategi dan pengaturan negara. Pandangan inilah yang kemudian menyebabkan pemerintah melarang pemberitaan yang membahas mengenai kekuasaan negara. Sarana massa yang melakukan maklumat tentang dominasi negara akan mengalami pembredelan.[29]

Peristiwa Malari nan terjadi plong terlepas 15 Januari 1974.

Pada tanggal 15 Januari 1974, terjadi hal Malari. Sarana cetak yang memberitakan hal ini kemudian mengalami pembredelan. Besaran media cetak yang mengalami pencabutan SIUPP sebanyak 12 alat angkut cetak. Pembredelan ini disebabkan para media cetak ini melakukan pemberitaan mengenai mualamat kerusakan dan korban yang mengalami kesialan akibat peristiwa Malari.[30]
Sehabis terjadinya peristiwa Malari pada rontok 15 Januari 1974, pembredelan dilakukan terhadap piagam siaran mingguan bernama
Mahasiswa Indonesia
di Kota Bandung. Kemudian, dalam periode 15 hari pada tadinya tahun 1978, sebanyak 7 kronik buletin di Daerah Individual Ibukota Jakarta ditutup. Pembredelan juga dialami oleh sedikitnya tujuh penerbitan mahasiswa di berbagai kampus di Jawa dan Sumatra puas waktu yang bersamaan.[31]

Harmoko, Menteri Penerangan Indonesia sreg masa Orde Hijau.

Pemerintah Orde Hijau pun memulai operasi nan disebut “jurnalisme pembangunan” lega pertengahan tahun 1970an. Jurnalisme harus dilandasi oleh ideologi Pancasila. Pemerintah mewajibkan wartawan berperan laksana pemukim negara nan pula turut menjaga stabilitas dan kesendirian bangsa Indonesia. Reporter diharuskan kondusif setiap keputusan pemerintah menerobos pemberitaan.[32]
Pers lega masa Orde Hijau ini disebut sebagai “pers Pancasila” yang menerapkan pendirian nonblok dan bertanggung jawab. Kebebasan pers dibatasi dengan pengawasan pemerintah melalui Kementerian Iradiasi.[33]

Setelah diterbikannya TAP MPR RI No. IV/MPR/1978, penyensoran represif mulai diterapkan lega pemberitaan. Penegasan atas TAP MPR RI No. IV/MPR/1978 dihasilkan melampaui pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers (UU N0. 21 Hari 1982). Undang-undang ini mempertegas muatan bagi setiap penerbitan pers cak bagi memiliki SIUPP. Bak penegasan atas UU No. 21 Tahun 1982, diterbitkan pula Statuta Nayaka Penerangan Nomor 1 Tahun 1984.[34]

Pembredelan akibat penerbitan laporan investigasi tentang beragam masalah penyelewengan oleh pejabat-pejabat negara terjadi pada sungkap 21 Juni 1994. SIUPP media agregat yang dicabut antara bukan
Majalah Tempo,
Tabloid Saat, dan
Majalah Pengedit. Pengumuman adapun pembredelan ini disampaikan langsung oleh Menteri Penerangan Indonesia, Harmoko.[33]
Kondisi ini membuat kebebasan pers di Indonesia bergantung kepada batasan yang ditetapkan maka dari itu pemerintah. Keamanan dan ketertiban media massa dilakukan dengan mengeluarkan gagasan dan pemikiran yang sesuai dengan keinginan pemerintah Orde Baru.[35]
Kondisi ini membentuk “budaya telepon”: pemerintah sering mengunjungi media cetak untuk menentukan isi maklumat nan akan diterbitkan.[30]
Pembatasan kedaulatan pers di Indonesia pada musim Orde Baru baru bererak pada rontok 21 Mei 1998 bersamaan dengan dimulainya tahun restorasi Indonesia.[36]

Musim Reformasi

Masa pemerintahan B. J. Habibie

Kekuasaan politik pemerintahan Orde Baru bercerai sebagai dampak dari kegentingan keuangan Asia 1997. Kepala negara Soeharto menerima banyak protes dari masyarakat khususnya di area perkotaan dan kalangan mahasiswa. Puncak demonstrasi ialah terjadinya Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta yang menimbulkan banyak bahan jiwa terhadap etnis Tionghoa.[37]
Akibat keadaan ini, Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden Indonesia puas tanggal 21 Mei 1998. Masyarakat kemudian memberikan tuntutan nan salah satunya ialah kebebasan pers.[38]
Tuntutan perubahan sistem demokrasi ini dilandasi oleh kekurangan UUD 1945 dalam menata berbagai rataan kehidupan di Indonesia. Pasal-pasal di kerumahtanggaan UUD 1945 cak semau nan bersifat multitafsir. Selain itu, beberapa pasal di dalam UUD 1945 dianggap memberikan prospek bagi penyelewangan manajemen negara dan pelanggaran atas hak asasi manusia.[39]

Pemerintahan di Indonesia kemudian diatur oleh Baharuddin Jusuf Habibie sebagai pengganti Soeharto. Pada perian pemerintahannya, citra otoritarianisme Orde Yunior dihilangkan dengan takhlik berbagai garis haluan negara yang bersifat demokratis. Independensi pers dan kebebasan berpendapat diberikan melangkaui perubahan undang-undang partai politik, penyelenggaran pemilihan mahajana nan terbuka dan ringkas, liberalisasi organisasi politik politik, dan pencabutan Undang-undang Nomor 11/PnPs/Masa 1963 tentang Pembasmian Kegiatan Subversi.[40]

Kemerdekaan pers di Indonesia juga ditandai dengan pembubaran Departemen Penerangan.[41]
Persekot dan perlindungan n domestik situasi berkomunikasi, memperoleh dan menyampaikan informasi melalui ki alat massa diatur dalam TAP MPR RI No. XXVII Periode 1998 tentang Peruntungan Asasi Turunan.[42]
Penyensoran terhadap pers di Indonesia pun bukan diberlakukan sekali lagi dengan adanya penerimaan cara hak asasi insan dalam undang-undang. Kendaraan massa pula dibebaskan lakukan melakukan pemberitaan. Sreg hari awal reformasi, Indonesia menempati posisi andai riuk satu negara di Asia dengan kebebasan pers termulia.[43]
Penyensoran, pelarangan penyiaran, dan pembredelan bukan diberlakukan sekali lagi setelah terbitnya Undang-Undang Pers lega tanggal 23 September 1999.[42]
Kemandirian pers dijamin sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat. Mandu kebebasan pers puas era reformasi mengutamakan demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.[44]

Undang-Undang Pers ini secara yuridis mengaplus Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan Sendi Pers (Undang-Undang Resep Pers). Pencabutan Undang-Undang Rahasia Pers disetujui oleh Kongres Rakyat. Kemandirian pers dilindungi mulai bermula pasal 4 ayat 2 dan pasal 18 ayat 1 dengan kasih sanksi majelis hukum kepada praktisi ancaman pers.[45]
Dalam Undang-Undang Pers penerbitan dan tata pers dapat dilakukan makanya kelihatannya pun. Selain itu, pekerjaan pemberita bisa dilakukan maka dari itu siapa saja dan dalam organisasi pers manapun. Kewajiban untuk memintal satu organisasi indung pun dihapuskan. Perusahaan pers dapat didirikan dengan galangan syariat yang kuat merupakan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Pers. Stabilitas harga diri perusahaan juga diperkuat melaluai Pasal 9 Ayat (2) yang memerintahkan perusahaan pers untuk berbentuk salah suatu badan hukum nan diakui di Indonesia.[44]
Pada masa pemerintahan Habibie, SIUPP juga tidak diberlakukan lagi. Kondisi ini menyebabkan banyak media komposit baru dan terbentuknya bermacam ragam asosiasi dan organisasi, riuk satunya merupakan Aliansi Nyamuk pers Bebas.[46]

Pasca pemerintahan B. J. Habibie

Setelah tahun pemerintahan B. J. Habibie berakhir, Indonesia bernas di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Independensi pers di Indonesia kemudian start mengalami intervensi mulai sejak pemerintah. Pustaka awal nan berkaitan dengan kemandirian pers ialah pembentukan paham pers patriotis maka itu Penasihat Fraksi Partai Golongan Karya, Syamsul Mu’arif. Kebebasan pers masih dipertahankan namun pemerintah start memberikan pengaruh secara tidak langsung terhadap pemberitaan. Pada masa pemerintahan Abdurrahaman Wahid, embaran pers diarahkan buat bersifat nasionalis. Salah satu contohnya yakni kabar mengenai perkelahian di Aceh. Media massa diminta menidakkan sebutan Gerakan Aceh Merdeka menjadi Gerakan Separatis Aceh. Kebebasan pers di Indonesia berangkat terancam kembali plong masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Riuk suatu keadaan yang menandainya yaitu hal penyerbuan biro dan penganiayaan wartawan
Majalah Tempo. Situasi ini terjadi akibat dibeterbitkannya berita berjudul “Ada Tommy di Petak Ahmar”.[47]
Intervensi pemerintah atas kebebasan pers pula terjadi pada masa Susilo Bambang Yudhoyono. Rajah intervensi ini berupa pengurangan fungsi dan kewenangan terbit Persen Penyiaran Indonesia perumpamaan lembaga nonstruktural yang melaksanakan regulasi penyiaran di Indonesia. Tulang beragangan intrusi dilakukan secara bukan langsung melalui revisi terhadap Undang-Undang Pendakyahan dan Undang-Undang Pers.[48]

Baca Juga :  Cara Menggunakan Two Factor Authentication Di Twitter

Tolok ukur

Tolok ukur independensi pers di Indonesia yaitu kedaulatan rakyat yang beralaskan kepada prinsip demokrasi. N domestik barometer ukur ini termasuk tiga aspek penting yaitu aturan hukum, pedoman kerja, dan sensor otonomi pers. Di Indonesia, standar ukur kebebasan pers terbagi menjadi tiga yaitu Undang-Undang Pers, Kode Tata susila Jurnalistik, dan Dewan Pers. Guna rasam hukum fertil dalam Undang-Undang Pers dan pedoman kerja diatur di internal Kode Etik Jurnalistik, sementara itu Dewan Pers berlaku sebagai pengawas kemandirian pers bersama dengan umum.[49]

Pidana Agung Republik Indonesia menjadikan pers dan kebebasan pers nan diatur dalam Undang-Undang Pers seumpama pilar keempat dalam negara kerakyatan. Pernyataan ini beralaskan kepada vonis Mahkamah Agung Nomor 1608 K/PID/2005 dan Nomor 903 K/PDT/2005. Eksistensi pers bebas dilandasi maka itu kesanggupan alat hukum dan kode tata krama publisistik. Intensi dari kedua instrumen ini ialah ibarat penangkalan atas penyalahgunaan kemandirian pers. Mahkamah Agung berpendapat bahwa kebebasan pers dapat mengalami pembatasan ketika diberikan hukuman atas delik. Sebagai rajah pencegahan, Undang-Undang Pers harus didahulukan privat setiap persoalan yang dialami maka dari itu pelaku pers terkait dengan tindak pidana. Sehabis permasalahan selesai ataupun tidak dapat diselesaikan melangkaui Undang-Undang Pers, hukum lain plonco bisa diberlakukan. Dewan Pers dalam hal ini bertugas mengerjakan pemeriksaan dan memastikan terpenuhinya hak jawab terhadap praktisi pers yang memufakati tindak pidana. Kondisi ini memastikan mudahmudahan masalah pemberitaan yang keliru bisa diselesaikan tanpa harus melewati jalur majelis hukum.[50]

Undang-Undang Pers

Pengakuan dan panjar kebebasan pers di Indonesia dijelaskan di n domestik Undang-Undang Pers. N domestik Undang-Undang Pers, secara normatif kebebasan pers disebut dengan kemerdekaan pers. Eksploitasi kedua istilah ini dianggap sebabat.[51]
Undang-Undang Pers mewakili Undang-Undang Siasat Pers. Penggantian ini berujud untuk mengakkan kedaulatan rakyat, keseimbangan, kebenaran, pendemokrasian, dan supremasi hukum. Selain itu, Undang-Undang Pers lagi merupakan tulangtulangan penghargaan terhadap hak asasi manusia.[52]

Landasan pemikiran pembentukan Undang-Undang Pers ialah bahwa kedaulatan pers ialah wujud otonomi rakyat, penegakan kerakyatan, dan keadilan. Undang-Undang Pers disahkan pada 1999 agar kebebasan pers boleh dipertahankan keberadaannya. Beberapa musim setelah penerapannya, Undang-Undang Pers start memperlihatkan beberapa kekeringan berkaitan dengan penjagaan dan cagar syariat pers. Akibatnya, muncul seruan untuk melakukan revisi. Pasal yang minimum utama dibahas yaitu pasal ke-18 yang berkaitan dengan sanksi bagi para pelaku pemberi ancaman lakukan kebebasan pers. Pasal ini dianggap masih belum dapat melindungi kebebasan pers karena lain adanya penjelasan mengenai proses hukum dan pengadilan bikin pelaku. Tuntutan hukum yang berkaitan dengan pasal ini masih dilakukan dengan menggunakan pasal-pasal pidana dalam Kitab Undang-Undang Syariat Mahkamah. Selain itu, Undang-Undang Pers juga dianggap membatasi kebebasan pers internal kaitannya dengan hal-hal teknis.[53]

Terletak pula anggota pelaksana negara dan pemerintahan yang merasa bahwa Undang-Undang Pers sesak banyak memberi peluang pada kedaulatan pers tanpa adanya batasan. Pemerintah dilarang turut campur di n domestik urusan dan permasalahan pers. Ini bisa diamati langsung melalui penghapusan SIUPP. Pemerintah sesekali tidak dapat mengamankan pers karena tidak adanya penerbitan maupun pencabutan SIUPP. Selain itu, pemerintah tidak bisa melakukan pemeriksaan, pembredelan, atau pelarangan berusul atas suatu media agregat. Satu-satunya cara lakukan memecahkan pers ialah melalui proses hukum dan pengadilan.[54]
Di sebelah lain, adanya probabilitas perubahan sifat menjadi restriktif menyebabkan Dewan Pers menilai upaya mengerjakan revisi berisiko tangga. Sikap Dewan Pers ialah melakukan revisi ketika tujuan revisi adalah untuk menjadikan Undang-Undang Pers lebih melindungi kebebasan pers.[55]

Dewan Pers

Dewan Pers adalah rangka nonstruktural yang menangani urusan pers di Indonesia.[56]
Dewan Pers nan didirikan sreg masa perbaikan mengaplus Dewan Pers yang dibentuk puas masa Orde Baru. Pembentukan Dewan Pers yang bau kencur diadakan maka itu Kementerian Penerangan yang diketuai oleh Menteri Penyorotan, Yunus Yosfiah. Pembentukannya melibatkan para pengambil inisiatif pers Indonesia. Pada awal April 2000 telah dibentuk Badan Pelaku nan tiba mengerjakan tugas-tugas Dewan Pers.[57]

Dewan Pers nan mentah dibentuk melalui amanat Undang-Undang Pers nan disahkan pada bulan September 1999. Dalam Undang-Undang Pers disebutkan mengenai adanya kekuatan hukum Dewan Pers. Proses pembentukan Dewan Pers independen mulai dilakukan bersamaan dengan perancangan Undang-Undang Pers. Anggota Dewan Pers telah dibentuk bilang bulan setelah Undang-Undang Pers disahkan.[58]
Dewan Pers yang baru punya 7 kelebihan utama. Mula-mula, Dewan Pers harus mereservasi kedaulatan pers berusul campur tangan pemerintah maupun mahajana. Kedua, Dewan Pers harus mengembangkan kehidupan melalui kegiatan eksplorasi. Ketiga, Dewan Pers harus menetapkan dan mematamatai pelaksanaan Kode Tata krama Jurnalistik. Keempat, Dewan Pers teradat membantu perampungan pengaduan awam atas kasus yang gandeng dengan pemberitaan pers dengan memberikan bahan pertimbangan. Kelima, Dewan Pers harus mengembangkan komunikasi antara pemerintah, pers, dan umum. Keenam, Dewan Pers harus merumuskan peraturan di permukaan pers, memberi fasilitas umum kepada organisasi pers, dan meningkatkan kualitas profesi wartawan. Ketujuh, Dewan Pers harus mengumpulkan data akan halnya firma pers.[59]

Kode Kepatutan Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik yakni sebuah kode budi pekerti nan disepakati bersama oleh organisasi kuli tinta di Indonesia. Penetapannya juga didasarkan atas keputusan Dewan Pers. Keberadaan kode etik ini menjadi penjamin kebebasan pers dan penjamin pemuasan properti awam atas informasi yang benar. Wartawan di Indonesia menjadikan kode kesusilaan jurnalistik sebagai pedoman kerumahtanggaan pelaksanaan pekerjaan publisistik. Kode kepatutan jurnalistik di Indonesia dibuat sesuai dengan sistem komunikasi Indonesia.[60]

Kode Etik Jurnalistik pula dibahas di internal Undang-Undang Pers adapun etika khususnya Pasal 7 ayat (2). Dalam pasal ini dnyatakan bahwa nyamuk pers punya Kode Etik Jurnalistik yang teradat ditaati. Etika profesi dalam jurnalistik dibahas plong Ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang mewajibkan pers memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat. Dalam mengamalkan wara-wara, beritawan harus menerapkan asas praduga tak bersalah. Di dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) dijelaskan makin lanjut mengenai asas praduga bukan bersalah. Sementara itu, ketentuan tentang memuliakan norma agama dan rasa tata krama awam tidak diberikan penjelasan seterusnya.[61]

Pembentukan Kode Budi pekerti Jurnalistik ditafsirkan ibarat bentuk kesadaran bahwa otonomi pers sesekali tidak dimaksudkan misal suatu otonomi yang bukan mempunyai sempadan. Batasan tetap cak semau berkaitan adanya ketentuan syariat nan dibuat dengan prinsip demokrasi dalam asas-asas negara hukum. Selain itu, Kode Etik Publisistik harus dibangun atas asas kemauan seorang atau sesuai dengan barometer atau rasam jurnalistik demokratik. Konsekuensi hukum dalam wujud tindakan represif tetap bertindak terhadap penyimpangan atau pengingkaran.[62]

Pembatasan

Gertakan jeratan hukum

Kebebasan pers di Indonesia mengalami pembatasan privat bentuk kriminalisasi hamba allah pers.[63]
Persaudaraan Jurnalis Objektif Indonesia melaporkan bahwa kriminalisasi pers masih terjadi dengan penuntut pecah berpokok pejabat pemerintah maupun masyarakat mahajana. Sebanyak 43 kasus kriminalisasi tercatat sepanjang musim 2005. Empat kasus di antaranya merupakan aplikasi hukum terhadap jurnalis dan media. Jumlah kasus meningkat sebanyak 53 kasus sreg tahun 2006 dengan tujuh tuntutan hukum terhadap koresponden dan media. Kasus kekerasan terhadap insan pers tercatat sebanyak 38 kasus pada Agustus 2009 dan 40 kasus pada Agustus 2010.[64]

Kriminalisasi dilakukan dengan rahmat tuntutan kontaminasi keunggulan baik kepada wartawan yang melakukan investigasi.[65]
Sedikitnya 37 alinea di intern Kitab Undang-Undang Hukum Perbicaraan menyerahkan ketentuan hukuman pidana bakal carik berita. Beberapa media dan pengorganisasi hak asasi bani adam memaksudkan seharusnya pencemaran nama baik dianggap hanya sebagai pelanggaran hukum pidana.[66]

Aturan undang-undang nan membatasi kebebasan pers Indonesia, di antaranya yaitu:[67]

Undang-Undang Negara Indonesia yang Membatasi Kebebasan Pers
Undang-Undang Pembatasan dan bentakan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 akan halnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Azab maksimal sembilan waktu diberikan kepada pemberitaan yang pelecok. Siksa diberlakukan dengan sangkaan dapat menciptakan kekacauan n domestik masyarakat.
Undang-Undang Nomor 32 Hari 2002 tentang Penyiaran Ancaman ikab penjara maksimal panca tahun atau denda maksimal 10 miliar terhadap isi pesiaran yang dianggap mengejek dan enggak bersusila.
Undang-Undang Nomor 10 Waktu 2008 adapun Penyortiran Mahajana Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Badal Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pengakhiran wahana konglomerat yang melakukan ketidak-adilan dalam pencantuman berita kampanye peserta penyaringan umum.
Undang-Undang Nomor 40 Perian 1999 tentang Pers Bentakan hukuman sel maksimal dua musim dan denda maksimal 500 Juta Yen terhadap pelaku pemberi ancaman sensor dan pelarangan siaran
Undang-Undang Nomor 14 musim 2008 akan halnya Keterbukaan Takrif Awam Ancaman kurungan maksimal satu tahun bagi pelaku pemberitaan yang menyalahgunakan informasi publik.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adapun Informasi dan Transaksi Elektronik Ancaman ikab hotel prodeo maksimal enam hari maupun denda maksimal 1 miliar bagi proklamasi yang berkaitan dengan produk yang berisi penghinaan dan polusi cap baik dalam bentuk elektronik. Pencemaran nama baik berlaku untuk keadaan rasial, agama, dan/atau permasalahan etnisitas.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Adanya pengawasan dan masuk campur dari kejaksaan intern bidang ketertiban dan ketentraman umum pers serta peredaran barang tempaan.
Baca Juga :  Penemu Dari Komputer Yang Disebut Sebagai Bapak Komputer Adalah

Ancaman kekerasan fisik

Rangka tidak pembatasan kedaulatan pers adalah adanya ancaman kekerasan fisik terhadap juru warta.[68]
Pada awam umum, ketersinggungan terhadap pemberitaan boleh berujung pada demonstrasi dan pengrusakan terhadap institusi dan turunan pers.[69]
Ketersinggungan ini rata-rata mengikutsertakan permasalahan pelanggaran norma agama dan aturan.[70]

Perkembangan

Firma penerbitan

Selama periode 1998-2003, terjadi pertumbuhan pesat terhadap jumlah perusahaan penerbitan pers di Indonesia. Dalam periode ini, sedikitnya tercatat 600 perusahaan penerbitan pers baru. Sebanyak 50 di antaranya berlokasi di Jawa Barat. Jumlah ini begitu juga jumlah perusahaan penerbitan pers pada musim Orde Baru. Kota-daerah tingkat di Jawa setidaknya memiliki 10 perusahaan penerbitan pers mentah. Sebanyak 30% tercantum spesies ki alat waktu yang terbit secara koran, sedangkan 70% lainnya terbit secara mingguan.[71]

Jurnalisme warga

Kebebasan pers pada era reformasi mewujudkan jurnalisme warga mulai berkembang di awam. Perkembangan semula bersumber jurnalisme pemukim di Indonesia yaitu penggunakan milis Apakabar buatan Amerika Serikat. Berbagai blog dan website berbasis jurnalisme warga mulai terbentuk puas tahun 2000-an. Kontrol jurnalisme penghuni dalam pers di Indonesia meningkat sejak tahun 2005. Salah satu hal utama berkaitan dengan jurnalisme warga yaitu pemberitaan mengenai tsunami Aceh 2004.[72]
Perlindungan atas jurnalisme warga belum diatur n domestik Undang-Undang Pers. Kronologi jurnalisme penghuni dipengaruhi maka dari itu pembentukan Aliansi Juru kabar Independen pada tahun 1994. Pertautan ini membangun kebebasan pers dengan pembentukan ki alat konglomerat yang tak berbadan hukum, nirlaba dan bermodal kecil.[73]
Tempah otonomi pers atas jurnalisme warga berkembang setelah pengesahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 21 April 2008.[74]

Liberalisasi

Kedaulatan pers yang berkembang setelah masa perbaikan menggesakan liberalisasi ki alat konglomerat. Kondisi ini menuai kritikan karena unsur pendidikan dianggap tidak lagi diutamakan. Tiap upaya penyebaran dianggap hanya untuk pamrih komersialisasi. Para pelaku industri pers dirasa hanya mengerjakan hal apa tetapi yang dapat meningkatkan minat publik bakal mendaras ataupun menonton berita. Liberalisasi ini mencadangkan dua pandangan terhadap kedaulatan pers, yaitu pandangan yang beralaskan lega libertarianisme dan rukyah nan didasarkan pada teori muatan jawab sosial.[75]

Kewartawanan kuning

Pemberitaan yang berlebihan dengan sifat yang penuh sensasi, vulgar, dan keji dikenal bak jurnalisme asfar. Di Indonesia, jurnalisme kuning sudah berkembang sejak Era Kerakyatan Liberal (1950–1959). Perintisnya ialah buletin
Pos Ii kabupaten
dengan tiga tema utama kriminalitas, kekerasan, dan erotisme. Setelah Undang-Undang Pers diberlakukan, praktik jurnalisme kuning meningkat. Peningkatan pesat terjadi sehabis media daring lebih banyak jumlahnya. Kedaulatan pers mulai dimaknai sebagai kemerdekaan tanpa batasan. Pemberitaan mulai menarung Kode Akhlak Jurnalistik dan etika profesi.[76]

Parameter Kebebasan Pers

Posisi Indonesia berkaitan dengan Penunjuk Kebebasan Pers berada lega bujuk ke-113 menurut Reporters Sans Frontieres (RSF) lega hari 2021, dan dikategorikan dalam “situasi sulit”.[9]
Menurut RSF, posisi ini di antaranya disebabkan oleh “pembatasan akses wahana yang mencolok” di Papua dan penyensoran diri maka dari itu wartawan yang disebabkan makanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.[77]

Peringkat Indonesia memadai baik pada masa awal reformasi. Kondisi kedaulatan pers di Indonesia barada plong gosokan ke-57 pada waktu 2002. Posisi ini adalah hasil pecah kebijakan penghapusan SIUPP dan perbaikan media oleh B. J. Habibie. Posisi Indonesia dalam Penunjuk Kebebasan Pers start menurun sejak tahun 2004.[78]
Peringkat kemerdekaan pers di Indonesia sempat mengalami peningkatan pada 2009 ke posisi 100. Peringkat ini menempati urutan tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Timor Leste.[79]

Wacana


  1. ^

    Nugroho dan Syarief 2012, hlm. 28.

  2. ^


    Komala, Ratna (Desember 2017). “Menunggu Wujud Nyata Kemerdekaan Pers”
    (PDF).
    Jurnal Dewan Pers
    (edisi ke-16). Sekretariat Dewan Pers: 9. ISSN 2085-6199.




  3. ^


    a




    b



    Efendi 2010, hlm. 35.
  4. ^


    a




    b



    Nugroho dan Syarief 2012, hlm. 38-39.

  5. ^

    Efendi 2010, hlm. 30.

  6. ^

    Efendi 2010, hlm. 32.

  7. ^

    Wibawa 2020, hlm. 8.

  8. ^

    Muchtar dan Koban 2010, hlm. 2-3.
  9. ^


    a




    b




    c




    “2021 World Press Freedom Index”.
    Reporters Without Borders. 2021.





  10. ^

    Manan 2012, hlm. 7.
  11. ^


    a




    b



    Juwito 2008, hlm. 18.

  12. ^

    Efendi 2010, hlm. 16.

  13. ^

    Efendi 2010, hlm. 29.

  14. ^

    Manan 2016, hlm. 225.

  15. ^

    Manan 2016, hlm. 226-227.

  16. ^

    Ahmad 2018, hlm. 13.

  17. ^

    Efendi 2010, hlm. 17.

  18. ^

    Manan 2016, hlm. 228.

  19. ^

    Efendi 2010, hlm. 19.
  20. ^


    a




    b




    c




    d



    Juwito 2008, hlm. 19.

  21. ^

    Hamson 2019, hlm. 49.

  22. ^

    Juwito 2008, hlm. 20.

  23. ^

    Juwito 2008, hlm. 19-20.

  24. ^


    Anggara, Sahya (2013).
    Sistem Politik Indonesia
    (PDF). Bandung: CV Pustaka Taat. hlm. 33. ISBN 978-979-076-406-4.





  25. ^

    Ahmad 2018, hlm. 31.

  26. ^

    Efendi 2010, hlm. 19-20.
  27. ^


    a




    b



    Keller 2009, hlm. 21.

  28. ^


    Wisnu, Dinna, ed. (2019).
    Populisme, Kebijakan Identitas dan Erosi Demokrasi di Abad Ke 21: Refleksi berpunca Forum Masyarakat Sipil dan Media 2018
    (PDF). Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Dinas Agen Indonesia. hlm. 39. ISBN 978-602-8866-25-5.





  29. ^

    Juwito 2008, hlm. 20-21.
  30. ^


    a




    b



    Efendi 2010, hlm. 20.

  31. ^

    Juwito 2008, hlm. 21.

  32. ^

    Keller 2009, hlm. 19.
  33. ^


    a




    b



    Efendi 2010, hlm. 22.

  34. ^

    Ahmad 2018, hlm. 31-32.

  35. ^

    Juwito 2008, hlm. 21-22.

  36. ^

    Juwito 2008, hlm. 22.

  37. ^

    Keller 2009, hlm. 23-24.

  38. ^


    Ismail dan Hartati, S. (2020). Arsalan, Namira, ed.
    Pendidikan Kewarganegaraan: Konsep Dasar Nasib Berbangsa dan Bernegara di Indonesia
    (PDF). Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Kendaraan. hlm. 89–90. ISBN 978-623-7365-61-7.





  39. ^


    Sitabuana, Tundjung Herning (2020).
    Syariat Tata Negara Indonesia
    (PDF). Jakarta: Konstitusi Press. hlm. 21. ISBN 978-602-7995-25-3.





  40. ^

    Miaz 2012, hlm. 9.

  41. ^

    Juwito 2008, hlm. 22-23.
  42. ^


    a




    b



    Ahmad 2018, hlm. 32.

  43. ^

    Keller 2009, hlm. 2.
  44. ^


    a




    b



    Juwito 2008, hlm. 23.

  45. ^

    Ahmad 2018, hlm. 33.

  46. ^


    Taufiqurakhman (2014).
    Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Kepala negara Selaku Penyelenggara Pemerintahan
    (PDF). Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Garis haluan, Universitas Moestopo Beragama (Pers). hlm. 92.





  47. ^

    Efendi 2010, hlm. 33.

  48. ^

    Efendi 2010, hlm. 34.

  49. ^

    Luwarso, L., dkk. 2008, hlm. 153.

  50. ^

    Muchtar dan Koban 2010, hlm. 18-19.

  51. ^

    Manan 2016, hlm. 71.

  52. ^

    Ahmad 2018, hlm. 34.

  53. ^

    Luwarso, L., dkk. 2008, hlm. 139.

  54. ^

    Manan 2012, hlm. 9-10.

  55. ^

    Luwarso, L., dkk. 2008, hlm. 140.

  56. ^

    Luwarso, L., dkk. 2008, hlm. 169.

  57. ^

    Luwarso, L., dkk. 2008, hlm. 169-170.

  58. ^

    Luwarso, L., dkk. 2008, hlm. 171.

  59. ^

    Luwarso, L., dkk. 2008, hlm. 171-172.

  60. ^

    Perbawa 2020, hlm. 99-100.

  61. ^

    Luwarso, L., dkk. 2008, hlm. 142.

  62. ^

    Manan 2016, hlm. 270.

  63. ^

    Hamson 2020, hlm. 116.

  64. ^

    Muchtar dan Koban 2010, hlm. 33.

  65. ^

    Muchtar dan Koban 2010, hlm. 14.

  66. ^

    Keller 2009, hlm. 28.

  67. ^

    Muchtar dan Koban 2010, hlm. 57-58.

  68. ^

    Muchtar dan Koban 2010, hlm. 15.

  69. ^

    Juwito 2008, hlm. 27.

  70. ^

    Keller 2009, hlm. 27-28.

  71. ^

    Juwito 2008, hlm. 23-24.

  72. ^

    Wibawa 2020, hlm. 36.

  73. ^

    Wibawa 2020, hlm. 85.

  74. ^

    Wibawa 2020, hlm. 82.

  75. ^

    Efendi 2010, hlm. 31.

  76. ^

    Hamson 2020, hlm. 72.

  77. ^


    “Indonesia”.
    Reporters Sans Frontieres. Diarsipkan dari varian zakiah tanggal 18 Februari 2022. Diakses tanggal
    24 Februari
    2022
    .





  78. ^

    Muchtar dan Koban 2010, hlm. vii.

  79. ^

    Muchtar dan Koban 2010, hlm. 19.

Daftar bacaan

  1. Ahmad, Sufmi Dasco (2018).
    Politik, Media Massa, dan Kebohongan
    (PDF). Surakarta: UNS Press. ISBN 978-602-397-209-8.



  2. Budiman, A.A., dkk. (Maret 2021).
    Mengatak Ulang Kebijakan Delik di Ruang Siber
    (PDF). Jakarta Kidul: Institute for Criminal Justice Reform. ISBN 978-623-7198-07-9.



  3. Efendi, Akhmad (2010). Munaji, Usman, ed.
    Urut-urutan Pers di Indonesia. Jakarta Barat: CV. Pamularsih. ISBN 978-979-053-128-4.



  4. Hamson, Zulkarnain (2019).
    Pers dalam Lintasan Tamadun
    (PDF). CV. Tohar Media. ISBN 978-602-519-79-7-0.



  5. Hamson, Zulkarnain (2020).
    Etika Jurnalistik: Pengalaman semenjak Lapangan
    (PDF). Yogyakarta: Galuh Patria. ISBN 978-623-92130-9-1.



  6. Juwito (2008).
    Menulis Berita dan Feature’s
    (PDF). Unesa University Press. ISBN 978-979-028-210-0.



  7. Keller, Anett (2009).
    Tantangan berasal N domestik: Otonomi Redaksi di 4 Sarana Cetak Kebangsaan: Kompas, Harian Tempo, Ki alat Indonesia, Republika
    (PDF). Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia Office.



  8. Luwarso L., dkk. (2008). Luwarso, Lukas, ed.
    Mengelola Kebebasan Pers
    (PDF). Jakarta Pusat: Dewan Pers.



  9. Manan, Bagir (2012). Sukardi, Wina Pasukan, ed.
    Politik Publik Pers
    (PDF). Jakarta Pusat: Dewan Pers. ISBN 978-602-8721-15-8.



  10. Manan, Bagir (2016). Samsuri dan Herutjahjo, ed.
    Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia
    (PDF). Jakarta: Dewan Pers.



  11. Miaz, Yalvema (2012).
    Kolaborasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Plonco dan Reformasi
    (PDF). Padang: UNP Press. ISBN 978-602-8819-65-7.



  12. Muchtar, A.Cakrawala., dan Koban, A.W. (2010).
    Menegakkan Hukum dan Hak Warga Negara: Pers, Resep, dan Gambar hidup
    (PDF). Jakarta: Freedom Institute dan Friedrich Naumann Stiftung. ISBN 978-979-19466-8-1.



  13. Nugroho, Y., dan Syarief, S.S. (2012).
    Melampaui Aktivisme click? Ki alat Bau kencur dan Proses Politik dalam Indonesia Masa kini
    (PDF). Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung Jawatan Perwakilan Indonesia. ISBN 978-602-8866-07-1.



  14. Wibawa, Darajat (2020).
    Kewartawanan Warga: Pemeliharaan, Petanggungjawaban, Etika dan Hukum
    (PDF). Bandung: CV. Mimbar Referensi. ISBN 978-623-938-89-0-4.





Setelah Masa Orde Baru Berakhir Dan Beralih Ke Masa Reformasi Rakyat Indonesia Memiliki Kebebasan Untuk

Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasan_pers_di_Indonesia