Tindakan Meneror Seseorang Dan Sekelompok Orang Dapat Menerima Hukuman Karena Bertentangan Dengan Uu Ite Nomor 11 Tahun 2008 Khususnya

tugaz.co – Tindakan Meneror Seseorang Dan Sekelompok Orang Dapat Menerima Hukuman Karena Bertentangan Dengan Uu Ite Nomor 11 Tahun 2008 Khususnya

Pidana

Hukum Pencemaran Nama Baik di Kendaraan Sosial

Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Jika seseorang menjelekkan dan mencemari tanda baik basyar lain, dengan melontarkan kalimat yang bersifat menyinggung SARA, serta memprovokasi pengguna media sosial, akankah orang tersebut dipidana apabila dilaporkan? Barang apa hukum pencemaran nama baik di alat angkut sosial?

circle with chevron up

Seiring perkembangan jaman, kejahatan tidak lagi terjadi pada mayapada nyata saja, melainkan pun pada jagat maya/virtual. Seseorang yang menjelekkan dan mencemari cap baik cucu adam lain, melontarkan kalimat yang bersifat menyinggung SARA di media sosial dapat dipidana bersendikan
UU ITE dan perubahannya. Bagaimana bunyi ancaman hukum pengotoran nama baik di media sosial?

Penjelasan lebih lanjut bisa Anda baca ulasan di bawah ini.


Artikel di pangkal ini yaitu pemutakhiran dari artikel dengan judul
Pencemaran Nama Baik di Alat angkut Sosial, Delik Lazim maupun Fitnahan?
yang dibuat oleh





Josua Sitompul, S.H., IMM





yang pertama kelihatannya dipublikasikan pada Rabu, 25 Juli 2018.

Pengertian dan Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik

Pengotoran cap baik intern bahasa Inggris dikenal dengan istilah
defamation,
slander,
calumny
dan
vilification.[1] Pengertian pencemaran jenama baik menurut
Oemar Seno Adji, pengotoran merek baik yakni satu tindakan kecam keperawanan atau stempel baik seseorang (aanranding of goede naam). Salah satu bentuk pencemaran label baik yakni polusi nama baik yang dilakukan secara tercatat dengan menuduhkan sesuatu peristiwa.[2]

Di Indonesia kontaminasi tera baik diatur internal
Pasal 310
KUHPdikenal bagaikan “penghinaan” dengan obstulen umpama berikut:

  1. Produk siapa sengaja mencela kehormatan alias nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya sorot biar situasi itu diketahui mahajana, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara minimal lama sembilan rembulan maupun pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupe.
  2. Sekiranya peristiwa itu dilakukan dengan
    catatan
    atau gambaran yang
    disiarkan,
    dipertunjukkan atau ditempelkan di roman publik, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun catur bulan atau perbicaraan denda minimal banyak catur ribu lima ratus rupiah.
  3. Bukan merupakan pencemaran alias pencemaran tertulis, jika ulah jelas dilakukan demi khasiat mahajana atau karena tertekan buat membela diri.

Bersendikan bunyi pasal tersebut, maka hukum pencemaran tera baik di media sosial diatur dalam
Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Baca Juga :  Ff Brote Mod

Baca sekali lagi:
Ulah nan Termasuk dalam Pasal Pencemaran Nama Baik

Hukum Pencemaran Label Baik di Media Sosial

Seiring perkembangan jaman, kegiatan turunan semakin bervariasi. Hal tersebut adalah akibat dari perkembangan teknologi pemberitaan. Dahulu, kegiatan manusia didominasi pada kegiatan nan menggunakan ki alat jasad. Cuma, pada era teknologi takrif kegiatan manusia kini didominasi maka itu peralatan yang berbasis teknologi. Situasi tersebut tentu memberikan dampak plong penegakkan syariat perbicaraan, contohnya ki kebusukan dalam dunia maya begitu juga polusi nama baik kerap terjadi.[3]

Mengenai syariat polusi nama baik di media sosial selain dalam KUHP juga dapat merujuk plong
UU ITE
dan perubahannya.
Pasal 27 ayat (3)
UU ITE mengatur:

Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/alias membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
pengutukan
dan/atau
pencemaran nama baik.

Sedangkan ganjaran SARA diatur dalamPasal 28 ayat (2) UU ITE, ialah:

Setiap Orang dengan sengaja dan sonder peruntungan menyebarkan informasi nan ditujukan kerjakan
menimbulkan rasa kebencian maupun kehasadan
khalayak dan/maupun kelompok publik tertentu berdasarkan atas kaki, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Konten dan Konteks Polusi Merek Baik

Kerumahtanggaan menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik,konten
dan
konteks
 menjadi bagian yang sangat penting bakal dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki semata-mata dapat dinilai makanya turunan yang bersangkutan.

Dengan pembukaan enggak, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif akan halnya konten atau bagian mana dari makrifat maupun dokumen elektronik yang engkau rasa telah membidas virginitas atau nama baiknya.

Konstitusi telah menerimakan konservasi terhadap harkat dan martabat seseorang seumpama pelecok suatu hak asasi manusia. Maka itu karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan tidak kepada bani adam lain. Sebab, orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban.

Baca Juga :  Spesifikasi Dan Driver Printer Canon Pixma G2010

Sedangkan, konteks bertindak lakukan memberikan nilai objektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencengap cerminan akan halnya suasana hati mangsa dan pelaku, maksud dan tujuan pegiat dalam mendiseminasi informasi, serta kebaikan-faedah yang ada di privat pendiseminasian (penyebarluasan, ed.) konten. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti tukang bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi.

Jerat Hukum Pencemaran Keunggulan Baik di Sarana Sosial

Ancaman hukum pengotoran stempel baik di sarana sosial, pelaku nan menumbuk Pasal 27 ayat (3) UU ITE diatur internalPasal 45 ayat (3) UU 19/2016
nan berbunyi:

Setiap Hamba allah yang dengan sengaja dan tanpa hak mengusahakan dan/atau mentransmisikan dan/atau menciptakan menjadikan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Tembusan Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/maupun kontaminasi nama baik sama dengan dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan majelis hukum penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 miliun.

Kemudian pelaku yang melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE nan menaburkan informasi yang ditujukan bikin menimbulkan rasa kebencian atau dendam berdasarkan SARA, diancam hukuman dalamPasal 45A ayat (2) UU 19/2016, ialah:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa nasib baik menebarkan pesiaran yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan makhluk dan/maupun gerombolan masyarakat tertentu berdasarkan atas kaki, agama, ras, dan antargolongan (SARA) begitu juga dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan mahkamah penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Patut digarisbawahi, delik hukum polusi nama baik di media sosial yang diatur intern Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE
jo.
Pasal 45 UU 19/2016 ialah
delik aduan, sehingga doang korban yang bisa memproses ke polisi.

Baca Juga :  Aplikasi Keluarga Sehat Versi Android

Seluruh butir-butir hukum yang suka-suka di Poliklinik hukumonline.com disiapkan semata – alat penglihatan untuk tujuan pendidikan dan bersifat publik (tatap



Pernyataan Pemutarbalikan



sebaik-baiknya). Bakal mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan



Konsultan Mitra Justika


.

Demikian penjelasan berusul kami adapun syariat pencemaran etiket baik di media sosial, moga bermanfaat.

Asal Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
    seperti diubah dengan
    Undang-Undang Nomor 19 Perian 2016 adapun Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Masa 2008 tentang Kabar dan Transaksi Elektronik.

Referensi:

  1. Anna Rahmania Ramadhan.
    Pencemaran Segel Baik kerumahtanggaan Perspektif Undang-Undang No. 11 Hari 2009 Tentang Laporan dan Transaksi Elektronik, Jurnal IUS: Analisis Hukum dan Keadilan, 2015;
  2. Oemar Seno Adji.
    Perkembangan Delik Pers di Indonesia. Jakarta: Erlangga, 1990;
  3. Saepul Rochman.
    Pencemaran Stempel Baik Melalui Sarana Sosial: Perimbangan Hukum Perbicaraan Faktual dan Islam,
    Diktum: Kronik Syariah dan Syariat, Vol. 19, No. 1, 2021.

[1] Saepul Rochman.
Pengotoran Nama Baik Melampaui Media Sosial: Perimbangan Hukum Pidana Positif Dan Islam,
Diktum: Buletin Syariah dan Syariat, Vol. 19, No. 1, 2021, situasi. 35

[2] Oemar Seno Adji.
Perkembangan Delik Pers di Indonesia. Jakarta: Erlangga, 1990, kejadian. 36

[3] Anna Rahmania Ramadhan.
Polusi Tanda Baik Dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Pengetahuan dan Transaksi Elektronik, Jurnal IUS: Amatan Hukum dan Keadilan, 2015, hal. 602

Tags:

Tindakan Meneror Seseorang Dan Sekelompok Orang Dapat Menerima Hukuman Karena Bertentangan Dengan Uu Ite Nomor 11 Tahun 2008 Khususnya

Source: https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-lt520aa5d4cedab