Tokoh Yang Mempelopori Pertentangan Sistem Tanam Paksa Adalah

Tokoh Para Penentang Sistem Tanam Pejaka Periode Penjajahan Belanda

Cultuurstelsel (harfiah: Sistem Kultivasi atau secara cacat tepat diterjemahkan sebagai Sistem Khuluk Anak kunci) yang oleh sejarawan Indonesia disebut ibarat Sistem Tanam Pejaka, adalah qanun yang dikeluarkan maka itu Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch sreg hari 1830 nan mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) kerjakan ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan mangsi (nila). Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah lalu dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penghuni desa nan tidak memiliki tanah harus berkreasi 75 perian internal setahun (20%) pada ladang-tipar nasib baik pemerintah yang menjadi semacam fiskal.

Plong praktiknya kanun itu dapat dikatakan lain berarti karena seluruh wilayah pertanaman wajib ditanami tanaman larap ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Wilayah yang digunakan buat praktik cultuurstelstel pun tetap dikenakan pajak. Warga yang tak n kepunyaan lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di kapling pertanian.

Tanam pejaka merupakan era paling eksploitatif intern praktik ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih berkanjang dan ki busuk dibanding sistem monopoli VOC karena cak semau sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang lega zaman VOC terlazim menjual komoditi tertentu lega VOC, kini harus menanam pohon tertentu dan refleks menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang menyerahkan sumbangan ki akbar lakukan modal pada masa makmur kolonialis liberal Hindia Belanda pada 1835 hingga 1940.

Akibat sistem yang menyejahterakan dan menyejahterakan negeri Belanda ini, Van den Bosch selaku penggagas dianugerahi gelar Graaf oleh ratu Belanda, pada 25 Desember 1839.

Cultuurstelsel kemudian dihentikan setelah muncul berbagai suara minor dengan dikeluarkannya UU Agraria 1870 dan UU Gula 1870, yang mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan Indonesia.

Berikut ini merupakan pembahasan akan halnya sistem tanam pejaka yaitu meliputi tokoh-pengambil inisiatif penentang sistem tanam periang yang berdampak tidak hanya bagi rakyat Indonesia tapi juga puas pemerintah kolonial Belanda sendiri.

Biang kerok Penentang Sistem tanam periang

Tanam periang yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Anak adam nan menuju tanam pejaka terdiri dari:

1) Golongan rohaniwan

Golongan ini menentang atas dasar manusiawi. Adapun tokoh yang mempelopori penentangan ini ialah
Baron Van Hovel.

2) Golongan liberal

Golongan liberal terdiri dari pengusaha dan pedagang, di antaranya:

a)
Douwes Dekker
dengan nama samaran Multatuli yang menentang tanam periang dengan mengarang kancing berjudulMax Havelaar.

Edward Douwes Dekker
mengajukan aplikasi kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memerhatikan atma bangsa Indonesia. Karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia.

Dia mengusulkan anju-ancang untuk menyamai budi baik bangsa Indonesia. Langkah-persiapan tersebut adalah perumpamaan berikut.

a. Pendidikan (edukasi).

b. Membangun saluran pengairan (irigasi).

c. Ki memengaruhi penduduk berasal negeri nan padat ke kewedanan yang jarang penduduknya (imigrasi/transmigrasi)

b)
Frans Van de Pute
dengan mengarang buku berjudulSuiker Constracten (Kontrak Kerja).

Gambar: 3 Tokoh Penentang Sistem Tanam Periang (Edward Douwes Dekker, Baron Van Hovel dan Frans Van de Pute)

Penghapusan pelaksanaan tanam paksa secara bertahap

Di Sumatra Barat ,sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847, ketika penduduk yang telah lama menanam kopi secara netral dipaksa untuk menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sedemikian itu kembali di Jawa, pelaksanaan sistem tanam paksa ini dilakukan melintasi jaringan birokrasi lokal.

Beruntung adanya kecaman berasal berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara berantara:

1) Tahun 1860 tanam paksa lada dihapus.

2) Tahun 1865 tanam paksa nila dan teh dihapus.

3) Periode 1870 tanam periang semua jenis pokok kayu, dihapus kecuali kopi di Priangan.

Selain di Pulau Jawa, kebijaksanaan yang intim sama lagi dilaksanakan di gelanggang lain begitu juga Sumatra Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang.

Akta adalah tanaman utama di dua tempat pertama. Adapun lada merupakan tumbuhan utama di dua wilayah yang kedua. Di Minahasa, ketatanegaraan yang ekuivalen kemudian juga bertindak pada tanaman kelapa.

Beber Komentar

Tutup Komentar